Dikecam Musisi dan Penonton, Pestapora Putus Kontrak Sponsorship dengan Freeport
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Festival musik Pestapora akhirnya resmi memutus kontrak kerja sama dengan PT Freeport Indonesia (Freeport) usai gelombang kecaman deras datang dari musisi dan penonton. Pengumuman ini disampaikan pihak penyelenggara melalui pernyataan resmi pada Sabtu (6/9/2025).
“Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutus kerjasama dengan PT Freeport Indonesia. Pestapora memastikan untuk penyelenggaraan di hari kedua, 6 September 2025, dan hari ketiga, 7 September 2025, kami sudah tidak terikat dan terafiliasi dengan PT Freeport Indonesia,” tulis keterangan resmi penyelenggara di akun Instagram @pestapora, Sabtu, 6 September 2025.
Keputusan ini diambil setelah sejak Jumat (5/9/2025), media sosial X (sebelumnya Twitter) ramai dipenuhi kritik atas keterlibatan Freeport sebagai salah satu sponsor di festival tersebut. Para pengguna menilai langkah tersebut tidak peka terhadap situasi sosial-politik dan rekam jejak perusahaan tambang tersebut di Papua.
Seorang warganet dengan akun @TerapiDMinor menulis, “Disaat begini Pestapora malah kerjasama sama Freeport, everything is political bro!” Sementara akun lain, @aliff_awan, menyebut, “Oh hell, Pestapora kena attack sebab ambil sponsor oleh PT Freeport yang bersalah dan masih aktif exploit orang Papua di Indonesia.”
Gelombang penolakan juga semakin keras karena beberapa band yang tampil di Pestapora dikenal vokal dalam isu hak asasi manusia, termasuk di antaranya Band Suktani.
“Kami bersama musisi yang lain sudah melakukan mitigasi dan mendorong pestapora untuk mengusir freepor, akhirnay freeport berhasil diusir dari pestapora. Draft publikasinya sedang dibuat, tinggal tunggu diposting,” tulis Sukatani melalui akun Instagramnya sebelum rilisnya pernyataan resmi dari penyelenggara.
Gelombang penolakan terhadap Freeport sebagai pihak sponsor gelaran festival musik Pestapora tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang konflik Papua. Freeport, melalui tambang Grasberg yang dioperasikan perusahaan induknya Freeport-McMoRan, sudah lama dikaitkan dengan perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Corporate Accountability Lab pada 2023 bahkan menyoroti dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan perusahaan tambang tersebut.
Konflik tersebut berakar sejak 1960-an ketika Amerika Serikat mendorong Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia. Proses ini kerap dipandang mengabaikan hak penentuan nasib sendiri masyarakat Papua, sebagaimana tercatat dalam catatan akademik dan sumber ensiklopedis.
Penolakan publik terhadap praktik tambang besar di Indonesia juga sudah lama terbukti. Sebuah studi di Environmental Science & Policy tahun 2022 mencatat, 70% warga Indonesia menolak ekspansi tambang karena dampak merusak lingkungan dan budaya lokal.
Lebih lanjut, kontroversi yang terjadu meninggalkan catatan penting bahwa sponsor dalam sebuah festival musik kini tidak lagi sekadar urusan bisnis, melainkan erat terkait dengan legitimasi moral dan politik di mata publik.
