Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Unggahan Leonardo DiCaprio Terkait Proyek di Merauke
JAKARTA, SustainLife Today – Pujian yang dilontarkan aktor sekaligus aktivis lingkungan internasional, Leonardo DiCaprio, terhadap kebijakan alih pemanfaatan lahan terdegradasi untuk proyek pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan, menuai kritik tajam dari koalisi masyarakat sipil Indonesia. Sejumlah lembaga lingkungan menilai narasi tersebut keliru dan tidak mencerminkan realitas destruktif yang tengah terjadi di lapangan terhadap ekosistem hutan dan masyarakat adat Papua.
Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial, DiCaprio menyebut keputusan pemerintah Indonesia mengarahkan penanaman padi, tebu, dan kelapa sawit ke lahan terdegradasi sebagai langkah bersejarah yang berpotensi menyelamatkan hampir dua juta hektare hutan dari ancaman pembukaan lahan masif.
“Perubahan ini akan melindungi keanekaragaman hayati dan mengatasi perubahan iklim dalam skala global,” tulis Leonardo dalam unggahannya.
Ia menilai Proyek Merauke di Papua Selatan yang sebelumnya dikhawatirkan menjadi salah satu episentrum deforestasi terbesar di dunia justru bergeser menjadi salah satu program restorasi terbesar. DiCaprio berpendapat bahwa pendekatan ini membuktikan ketahanan pangan dan perlindungan iklim dapat berjalan beriringan, sembari memuji langkah luar biasa yang diambil pemerintah dan masyarakat Indonesia.
“Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia atas langkah luar biasa ini bagi planet kita,” tulis Leonardo, yang juga pendiri organisasi lingkungan Re:wild, dalam unggahan tersebut.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Menanggapi narasi tersebut, koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa penyematan status “lahan terdegradasi” untuk perkebunan monokultur skala besar, termasuk guna mendukung pasokan biodiesel tidak serta-merta dapat diartikan sebagai pemulihan ekosistem yang sah.
Juru Kampanye Satya Bumi, Dhany Alfalah, mengungkapkan bahwa krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih masif melanda wilayah Papua, menjadikannya salah satu daerah dengan sebaran area terbakar terluas secara nasional. Berdasarkan analisis Satya Bumi, lebih dari 313 ribu hektare hutan dan lahan hangus terbakar di Papua sepanjang periode Januari hingga September 2026, di mana 60 persen di antaranya terkonsentrasi di Merauke yang menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi.
Lebih lanjut, analisis spasial menemukan adanya tumpang tindih antara area yang dikategorikan terdegradasi dengan kawasan penting ekologis, yakni sekitar 533 ribu hektare di zona konservasi dan 477 ribu hektare di ekosistem gambut.
“Data menunjukkan kawasan yang dikategorikan terdegradasi bukan berarti kehilangan fungsi ekologisnya karena area tersebut masih berperan penting dalam melindungi keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem, dan menyimpan karbon,” kata Dhany seperti dikutip dari pernyataan koalisi, Minggu (15/11/2026).
BACA JUGA
- KSO TPK Koja Perkuat Standar Pelabuhan Berkelanjutan Lewat Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Transparansi
- Realisasi Baru Capai 23 Persen, Pemerintah Siapkan Pagu Rp 5,11 Triliun untuk Mitigasi Karhutla 2026
- Leonardo DiCaprio Apresiasi Langkah Indonesia Selamatkan Dua Juta Hektare Hutan Papua dari Alih Fungsi
Kritik senada disampaikan Pengampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Umi Maaruf. Berdasarkan pemetaan WALHI, terdapat 265.208 hektare hutan alam di dalam kawasan hutan yang dialokasikan untuk PSN pangan dan energi, di mana hingga awal Juli 2026 sekitar 40 ribu hektare di antaranya telah dibuka. Aktivitas pembukaan lahan ini secara langsung mengancam keberlangsungan 24 kampung adat.
WALHI memperkirakan eskalasi alih fungsi seluruh hutan alam tersebut berpotensi melepas emisi gas rumah kaca ke atmosfer hingga mencapai kisaran 140 juta sampai 299 juta ton karbon dioksida (CO₂). Selain itu, tercatat sebanyak 809 titik panas (hotspots) mendera kawasan PSN Merauke dari Januari hingga 12 Oktober 2026.
“Unggahan Leonardo DiCaprio ini seolah membenarkan perusakan dan perampasan yang saat ini tengah terjadi di tanah Papua, khususnya Merauke,” kata Umi, menyoroti risiko terisolasinya masyarakat adat dari ruang kelola tradisional mereka.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, menambahkan bahwa pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) memang memiliki signifikansi strategis untuk transisi energi, namun tidak boleh mengorbankan integritas lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.
“Mengganti lahan yang dijanjikan untuk reboisasi dengan perkebunan monokultur skala besar seperti sawit, tebu, atau singkong jelas bukan restorasi,” tegas Nadia.
Koalisi masyarakat sipil mendesak agar status lahan terdegradasi tidak dijadikan legitimasi instan untuk ekspansi perkebunan monokultur, melainkan dikembalikan fungsinya melalui pemulihan ekologis yang sejati guna memastikan perlindungan keanekaragaman hayati dan keadilan iklim yang substansial.
