Gandeng UNIDO dan LKPP, Indonesia Pacu Penerapan Green Public Procurement
Jakarta, sustainlifetoday.com – Peluang investasi teknologi hijau di Indonesia diproyeksikan tumbuh kian pesat seiring langkah strategis pemerintah bergabung dalam koalisi global Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI) di bawah naungan UNIDO. Komitmen ini diperkuat melalui kemitraan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama UNIDO untuk mengimplementasikan skema pengadaan publik hijau atau green public procurement (GPP).
Organisasi nirlaba penggerak transisi iklim, Climate Catalyst, menilai keberadaan GPP menjadi instrumen kunci pembuka arus investasi teknologi ramah lingkungan. Mengingat belanja publik mencakup porsi signifikan dari total pengeluaran nasional negara-negara di Asia, kebijakan pengadaan hijau diyakini memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Direktur Indonesia Climate Catalyst, Arief Aziz, menjelaskan bahwa penetapan standar pengadaan hijau yang jelas pada proyek pekerjaan umum dan infrastruktur skala besar menciptakan kepastian pasar jangka panjang bagi produsen material rendah karbon dalam negeri.
“Memperkuat industri lokal, menarik pendanaan hijau, serta meletakkan dasar bagi era pertumbuhan industri berikutnya yang bertumpu pada inovasi rendah karbon,” kata Arief dalam pernyataan resminya dikutip, Sabtu (24/10/2026).
BACA JUGA
- Soroti Karhutla dan MSCI, Dino Patti Djalal Minta Indonesia Jaga ‘Trust’ Negara Tetangga
- Pidato Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Sentil Prabowo Soal Kabut Asap Karhutla
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
Sinergi antara pengadaan publik dan komitmen lingkungan ini ditegaskan oleh Perwakilan UNIDO untuk Indonesia dan Timor Leste, Marko Kamiya. Ia menyebut GPP berfungsi ganda sebagai kebijakan industri sekaligus kebijakan lingkungan yang membangun pasar domestik material rendah karbon dengan memberikan insentif bagi produsen yang berinvestasi awal pada teknologi bersih.
Guna merumuskan kerangka operasional GPP, LKPP bekerja sama dengan UNIDO, Agora Industry, Industrious Labs, serta Climate Catalyst menggelar Regional Dialogue on Advancing Green Public Procurement in Asia di Jakarta pada 6–8 Oktober lalu. Forum regional ini mengkaji penerapan standar pengadaan wajib, sistem pengadaan elektronik digital, deklarasi produk lingkungan (environmental product declarations), hingga penetapan tolok ukur jejak karbon untuk material dasar industri seperti baja, semen, dan beton.
Penerapan GPP diproyeksikan memberikan dampak ekonomi makro yang substansial. Berdasarkan kajian bersama antara Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), transisi menuju industri baja hijau diperkirakan berkontribusi hingga lima kali lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2050 dibandingkan skenario business-as-usual.
Selain itu, dekarbonisasi sektor baja berpotensi mencetak surplus neraca perdagangan sebesar 8,2 miliar dolar AS, berbalik dari kondisi defisit 400 juta dolar AS sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja hingga 60 persen. Climate Catalyst menekankan bahwa seluruh capaian ekonomi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penetapan kebijakan pengadaan publik hijau oleh pemerintah.
BACA JUGA
