Menteri ESDM Siapkan Regulasi Kendaraan Hidrogen untuk Alternatif Transisi Energi Nasional
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kendaraan berbahan bakar hidrogen akan menjadi penantang utama mobil listrik berbasis baterai dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Potensi besar teknologi hidrogen ini dinilai mampu menjadi alternatif utama dalam percepatan transisi energi di sektor transportasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan teknologi hidrogen dunia.
“Keyakinan saya paling lambat, paling lambat keyakinan saya 5-10 tahun ke depan hidrogen ini akan menyaingi kendaraan listrik yang berbasis baterai,” ujar Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition (GHES) 2026 di Jakarta, Rabu (22/7).
Guna merespons peluang tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi infrastruktur hidrogen nasional untuk menarik minat investor. Selain itu, lembaga riset seperti BRIN turut dilibatkan untuk menekan biaya operasional teknologi energi bersih ini.
“Nah sudah barang tentu untuk menuju ke sana banyak variabel yang dibutuhkan. Yang pertama adalah memang teknologi yang kedua adalah pasar yang ketiga memang kita butuh investor dan yang keempat dalam rangka melakukan percepatan itu dibutuhkan regulasi,” tandasnya.
BACA JUGA
- Danone: Sistem Galon Guna Ulang Pangkas Emisi Karbon Hingga 83 Persen
- India Pastikan Keamanan BBM Etanol E20, Indonesia Targetkan E10 pada 2027
- Pemerintah Indonesia dan Jepang Sepakati Percepatan Proyek Panas Bumi dan Energi Bersih
Meski menyimpan potensi besar, Bahlil tidak menampik bahwa tingginya biaya produksi masih menjadi tantangan mendasar.
“Problemnya adalah hidrogen ini memang biayanya masih mahal dibandingkan dengan produk energi lain,” ucapnya.
Ia membandingkan keekonomian hidrogen dengan biaya produksi biodiesel 50 persen (B50) nonsubsidi yang saat ini berkisar di angka Rp18.600 per liter. Berdasarkan temuan tim riset, biaya produksi energi hidrogen masih berada di atas nilai tersebut.
“Berapa biaya selisih antara B50 non-PSO, non-PSO itu biaya industri itu kan kurang lebih sekitar Rp18.600. Kalau diumpamain dengan hidrogen ini berapa energinya ternyata masih di atas daripada harga B50. Hidrogen masih agak lebih mahal,” lanjutnya.
Kendati demikian, pemerintah meyakini harga energi hidrogen akan segera menjadi lebih kompetitif di tengah kondisi geopolitik global yang semakin menyulitkan akses negara terhadap suplai minyak mentah.
“Tetapi keyakinan saya dengan perang terus terjadi dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengamati bahwa polarisasi teknologi kendaraan bersih saat ini mencerminkan kompetisi antarnegara, di mana pengembangan hidrogen dipelopori oleh Jepang, sementara ekosistem baterai listrik didominasi oleh China.
“Ini perdebatannya hidrogen dipimpin oleh negara di Asia juga tapi tidak perlu saya ngomonglah negara mana penelitiannya ke sana kemudian EV battery dilakukan oleh China ini kan terjadi perdebatan saingan teknologi,” tuturnya.
Meski berada di tengah persaingan teknologi global, Bahlil menegaskan Indonesia akan tetap netral dan menjatuhkan pilihan pada teknologi yang paling menguntungkan posisi strategis negara.
“Bagi saya adalah keberpihakan negara akan ditentukan dari yang pertama adalah tetap kita pakai energi bersih yang kedua adalah energi yang efisien dan yang ketiga adalah energi itu bisa dihasilkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Bahlil.
