Komnas HAM: PSN di Merauke Berpotensi Memperdalam Marginalisasi Orang Papua

Jakarta, sustainlifetoday.com – Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua, Frits Ramandey, mengatakan masyarakat Papua saat ini berada di persimpangan marginalisasi di tengah berbagai proyek pembangunan berskala besar di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Frits dalam Forum Group Discussion bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil & Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN” di Jakarta, Selasa (26/5).

“Masyarakat Papua berada di persimpangan marginalisasi,” kata Frits.

Menurut dia, kondisi yang terjadi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menjadi gambaran kecil dari persoalan yang lebih luas di Papua.

Saat ini, di Merauke tengah berjalan Program Strategis Nasional (PSN) untuk proyek pangan dan energi yang mencakup pembukaan lahan hutan hingga 2,5 juta hektare.

Proyek tersebut meliputi pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan total lahan mencapai 541.094,37 hektare.

Selain itu, terdapat proyek optimalisasi lahan pertanian melalui mekanisasi, pembangunan saluran irigasi, hingga penyediaan alat mesin pertanian di enam distrik, yakni Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob, dan Malind.

BACA JUGA

• IESR Dukung Ambisi Transisi Energi Prabowo, Tapi Ingatkan Tantangan Teknis
• Indonesia Nomor Satu Mega Biodiversitas, Menteri LH Tegaskan Kekayaan Hayati Darat dan Laut Tak Tertandingi
• Minim Ahli Lingkungan di Kaltara, UBT Siap Buka Prodi Ilmu Lingkungan

Program itu dikelola oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama pemerintah daerah, TNI, dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dengan luas lahan awal 40.000 hektare yang direncanakan berkembang hingga 100.000 hektare.

Pemerintah juga menjalankan proyek cetak sawah baru seluas 1 juta hektare yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian.

Selain itu, pembangunan infrastruktur ketahanan pangan berupa jalan sepanjang 135,5 kilometer dengan lebar 1 kilometer juga dilakukan di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel, dan Muting.

“Merauke sebenarnya hanya potret kecil dari potret marginalisasi orang Papua dengan gerakan-gerakan kelompok asing yang sudah terlalu lama di Papua yang itu mengakibatkan perlawanan orang Papua untuk menuntut kemerdekaan,” ucap Frits.

Ia menilai pendekatan PSN berpotensi mengulang pola lama yang justru memicu konflik sosial di lapangan.

“Ketika tanah itu beralih fungsi, maka orangnya juga, itu otomatis termarginal. Dalam kasus PSN di Merauke, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu justru membiarkan,” ucap Frits.

“Jadi, PSN itu seperti korporasi baru. Kalau pengalaman-pengalaman kita lihat perusahaan sebelumnya, itu membelah masyarakat,” sambungnya.

Frits mengatakan penyelesaian konflik Papua seharusnya dilakukan melalui dialog kemanusiaan yang telah diinisiasi Komnas HAM sejak empat tahun lalu.

Menurutnya, dialog menjadi satu-satunya jalur penyelesaian konflik yang perlu dilanjutkan pemerintah.

“Dialog kemanusiaan yang sudah digagas dan diinisiasi oleh Komnas HAM pada empat tahun lalu itu menjadi satu-satunya cara yang harus dilanjutkan oleh rezim pemerintahan ini,” kata Frits.

“Kalau tidak, maka Prabowo akan mengakhiri rezimnya dengan membiarkan Papua menjadi sorotan internasional,” tegasnya.

Frits juga memaparkan data kekerasan di Papua dalam empat tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 109 peristiwa kekerasan yang menyebabkan 133 orang meninggal dunia dan 133 luka-luka.

Sementara pada 2024 terjadi 95 peristiwa kekerasan dengan korban meninggal sebanyak 78 orang dan 46 luka-luka.

Kemudian pada 2025 tercatat 115 peristiwa kekerasan dengan 130 korban meninggal dan 88 luka-luka.

Adapun pada periode 1 Januari hingga 13 Mei 2026, telah terjadi 43 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 32 orang meninggal dunia dan 39 lainnya luka-luka.

Menurut Frits, korban konflik tersebut terdiri dari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), aparat keamanan, dan mayoritas warga sipil.

“Setiap peristiwa berpotensi menimbulkan gelombang pengungsian,” ungkap Frits.