Pemerintah Tekan Impor BBM dan LPG, Dorong Produksi Domestik hingga Bahan Bakar Nabati

Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk menekan impor energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, pengembangan bahan bakar campuran, serta pemanfaatan energi alternatif. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan strategi pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) nasional pada periode 2026 hingga 2027. Pemerintah menargetkan pengurangan impor secara signifikan melalui peningkatan kapasitas kilang domestik serta penerapan bahan bakar berbasis campuran energi nabati.

Bahlil mengungkapkan jumlah impor bensin selama ini mencapai sekitar 25 juta hingga 26 juta kiloliter per tahun. Setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, terjadi penghematan kuota impor sebesar 5 juta kiloliter.

“Kami sekarang memprogramkan bensin kita konsumsi sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta, produksi kita hanya 14,5 juta kiloliter selebihnya kita impor,” ujar Bahlil saat memberikan sambutan Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI dikutip pada Senin (16/2).

“Impor kita itu sekitar 25 hingga 26 juta kiloliter dengan RDMP kita di Kalimantan kemarin itu bisa menghemat sekitar 5 juta. Berarti impor bensin kita tersisa hanya 20 juta kiloliter,” sambungnya.

Selain peningkatan kapasitas kilang, pemerintah mendorong penerapan mandatori bahan bakar campuran seperti E20 dan E10, yaitu campuran bahan bakar nabati dengan bensin yang ditargetkan mampu menekan impor hingga 9 juta kiloliter.

“Kita bikin mandatori E20 dan E10 itu bisa mengurangi 9 juta. Jadi impor kita hanya 11 juta,” ujarnya.

Di sektor solar, konsumsi nasional mencapai 39 juta kiloliter per tahun, sementara produksi domestik sekitar 16 juta kiloliter. Beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan menambah produksi solar domestik sebesar 3,9 juta kiloliter.

BACA JUGA:

• BRIN Dalami Pencemaran Sungai Cisadane, Telusuri Dampak terhadap Lingkungan
• Pemprov DKI: Tidak Boleh Ada Kenaikan Harga Pangan Saat Ramadan dan Idulfitri
• Polri Bentuk Satgas ASRI untuk Dorong Budaya Kerja Ramah Lingkungan

Pemerintah juga mengandalkan implementasi biodiesel B40 sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi.

“Tahun ini, dengan penerapan B40 tidak lagi kita melakukan impor solar pertama dalam sejarah peradaban bangsa kita,” katanya.

Bahlil menyatakan tidak khawatir terhadap kritik publik atas kebijakan pengurangan impor tersebut.

“Pasti importir sakit kepala ini, nanti keluar lagi di sosmed gambar saya bagaimana lah. Dalam hati saya, terserah kaulah, mau-mau kaulah. Tidak merugikan pendapatan saya kok,” ujarnya.

Pemerintah juga menargetkan pada 2027 produksi bensin berkualitas tinggi seperti RON 92, RON 95, RON 98, serta avtur dapat dipenuhi dari dalam negeri.

“Jadi 2027 agenda kami adalah tidak impor solar untuk C51, avtur kemudian bensin RON92, RON 95 dan 98. Yang kita impor RON90 dengan volumenya yang sedikit,” bebernya.

Menurut Bahlil, strategi ini juga bertujuan memperkuat tata kelola energi nasional dan mencegah persoalan hukum terkait impor.

“Inilah strategi kita agar tidak ada lagi persoalan impor yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Nanti kita impor tinggal krutnya saja,” jelasnya.

Ia juga menyinggung dampak kebijakan tersebut terhadap negara pengekspor BBM yang selama ini menjadi pemasok utama bagi Indonesia.

“Itulah kemudian negara tetangga kita sebentar lagi akan. Karena 40 persen minyak mereka ekspornya ke kita, masa satu negara kecil kok bisa menjajah kita dengan BBM. Kita bertekad untuk tidak impor dari dia. Ini harus punya nyali,” ujarnya.

Selain BBM, pemerintah juga menargetkan pengurangan impor gas petroleum cair (LPG). Konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,3 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,6 juta ton.

“Kita impor 7 juta lebih dengan total impor (LPG) kita Rp120 (triliun) hingga 130 triliun per tahun,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan keterbatasan produksi LPG domestik disebabkan oleh komposisi gas nasional yang didominasi jenis tertentu yang tidak dapat digunakan langsung sebagai bahan baku LPG.

“Untuk LPG, bahan baku dari gas. Tapi gas itu ada C1, C2, C3 dan C4. Nah, untuk produksi LPG itu C3 dan C4. Kita punya produksi di Indonesia yang lebih banyak C1 dan C2. Maka tidak akan mungkin bisa produksi LPG dalam negeri, kalau tidak kita segerakan switch,” ungkapnya.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah sebagai substitusi LPG impor.

“Maka kita dorong DME sebagai substitusi impor yaitu, batu bakar rendah kalori untuk menghasilkan DME sebagai pengganti LPG. Itu caranya, kalau tidak seperti itu saya yakin akan sulit,” jelasnya.

Bahlil menyebut kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mendorong diversifikasi sumber energi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.