Dituduh Otoriter, Prabowo Tegaskan Komitmen pada Demokrasi dan Supremasi Hukum

Jakarta, sustainlifetoday.com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi negara demokratis dan moderat, sekaligus menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil serta reformasi birokrasi untuk menjawab tantangan zaman. Ia juga menanggapi tuduhan yang menyebut dirinya sebagai pemimpin otoriter.

Prabowo menjawab tuduhan yang menyebut dirinya sebagai pemimpin otoriter. Ia menilai Indonesia masih masuk dalam kategori negara demokratis, sekaligus berkelakar bahwa dalam konteks penegakan hukum, gaya kepemimpinan tegas bahkan bisa saja dibutuhkan.

Ia juga menyinggung kemungkinan masyarakat menginginkan kepemimpinan yang lebih tegas untuk melawan korupsi.

“Kita negara demokrasi kan? Bener ya? Demokrasi agak demokrasi ya. Agak, lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau enggak ada demokrasi gue enggak jadi presiden loh Saudara-saudara. Iya kan? Bener enggak? Jadi jangan ini loh ada kelompok-kelompok yang selalu mengeluh Indonesia beginilah, Prabowo otoriter lah, bener enggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter, jangan-jangan, untuk melawan koruptor-koruptor itu,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jakarta, Jumat (13/2).

Sebelumnya, ia juga menyebut Indonesia masih berada pada jalur demokrasi yang moderat dibandingkan sejumlah negara lain.

“Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat. Banyak negara lain enggak tahu dah, hari ini ada, besoknya enggak ada. Iya kan? Jangan-jangan efektif yang itu, jangan-jangan. Waduh ini ada banyak wartawan nih. Waduh ada lagi banyak duta besar nih, negara Barat lagi waduh. I am completely democratic, completely,” ucap dia.

BACA JUGA:

• Polres Tangsel Selidiki Kebakaran Gudang Pestisida yang Cemari Sungai Cisadane
• Diduga Tercemar Pestisida, KLH Turunkan Tim ke Sungai Cisadane
• Kasus Pencemaran Sungai Cisadane, KLH Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 PT Biotek Saranatama

Prabowo menegaskan bahwa hukum harus senantiasa tegak di Indonesia. Ia mengatakan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, dirinya memastikan penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi dan tidak dijadikan alat politik.

“Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan ya. Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Prabowo meminta seluruh birokrat untuk berbenah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ia menegaskan pemerintah akan melakukan regenerasi terhadap aparatur yang dinilai tidak bekerja secara optimal.

“Saya sudah siapkan institusi-institusi pendidikan. Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru, satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan. Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik,” ucap dia.

Ia juga memerintahkan pimpinan kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah tegas terhadap birokrat yang kinerjanya dinilai kurang baik.

“There is nobody that cannot be replace,” ucap dia.