26 Februari 2026

Tito Karnavian: Pengelolaan Sampah Nasional dalam Situasi Darurat

Jakarta, sustainlifetoday.com — Tito Karnavian mengingatkan Indonesia menghadapi situasi darurat pengelolaan sampah dan meminta pemerintah daerah mengambil langkah serius. Ia menyebut posisi Indonesia sebagai salah satu penghasil sampah terbesar dunia harus menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah.

“Dari 10 negara penghasil sampah terbesar dunia, kita nomor lima. Untuk sampah plastik di laut, kita nomor tiga. Artinya ada ketidakmampuan atau kurangnya kemampuan kita dalam mengelola sampah. Ini indikator bahwa kita harus lebih serius,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah 2026, dikutip Kamis (26/2).

Menurut Tito, besarnya populasi memang berkontribusi terhadap timbulan sampah, tetapi lemahnya sistem pengelolaan menjadi faktor utama Indonesia tertinggal, terutama dalam menangani sampah plastik yang mencemari laut.

Tito memaparkan tiga pendekatan utama pengelolaan sampah, yakni berbasis hulu, hilir, dan integratif.

Pendekatan hulu menitikberatkan peran rumah tangga melalui konsep 3R (reduce, reuse, recycle) dengan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Banyuwangi, Klungkung, Sumedang, dan Kebumen yang dinilai berhasil menerapkan model ini.

BACA JUGA:

Pengelolaan berbasis hulu kini diperkuat kehadiran perusahaan rintisan yang membeli sampah nonorganik melalui aplikasi digital. Warga cukup memilah dan mengumpulkan botol plastik atau kertas, lalu perusahaan menjemput dan membayar, termasuk melalui transfer perbankan. Skema ini dinilai turut mendorong inklusi keuangan.

Untuk sampah organik, Tito menyoroti budidaya larva lalat tentara hitam atau black soldier fly (BSF) yang mampu mengurai sisa makanan menjadi pakan ternak bernilai ekonomis, sekaligus mengurangi beban TPA.

Pendekatan hilir lebih relevan di kota besar, di mana pemerintah daerah perlu memiliki sistem kebersihan yang kuat dan terawasi. Tito juga mendorong integrasi pengawasan melalui CCTV dan command center agar kepala daerah dapat memantau titik kotor dan segera memerintahkan pembersihan.

Dorong Waste to Energy dan Skema Nasional

Di sisi teknologi, Tito menekankan pentingnya pengembangan waste to energy melalui insinerator. Ia mencontohkan praktik di kota-kota besar di China yang membakar sampah untuk menghasilkan listrik dan memanfaatkan residunya sebagai bahan konstruksi.

Pemerintah telah menugaskan Danantara menangani kota dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari melalui pembangunan fasilitas waste to energy. Sekitar 33–34 daerah masuk daftar prioritas.

Untuk daerah dengan kapasitas 100–120 ton per hari, pemerintah menyiapkan program Local Service Delivery Project yang didukung World Bank dengan target 30 daerah terpilih.

Tito mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berjalan sendiri menggandeng investor asing tanpa koordinasi pusat jika telah masuk dalam skema nasional. Peran daerah, menurutnya, memastikan sistem pengumpulan berjalan baik dan menyediakan lahan fasilitas pengolahan.

Ia juga menyoroti persoalan sampah di kawasan taman nasional dan laut, seperti Bunaken, Raja Ampat, dan Kepulauan Seribu. Sampah plastik dinilai mengancam terumbu karang, biota laut, serta keberlanjutan pariwisata.

Sebagai insentif, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan dana insentif daerah hingga sekitar Rp 1 triliun berbasis kinerja, termasuk sektor kebersihan. Tito mengusulkan penyusunan indeks kebersihan daerah untuk memicu kompetisi sehat.

“Cukup diumumkan ke publik saja, dari yang terbaik sampai yang terendah. Itu akan menyetrum kepala daerah. Kita bangun iklim kompetitif, kita beri reward bagi yang berprestasi,” ujarnya.

Tito menegaskan pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal kepemimpinan dan komitmen. Tanpa keseriusan dan konsistensi, Indonesia berisiko terus berada di jajaran teratas negara penyumbang sampah dunia.