Pemerintah Targetkan Teknologi Pengolahan Sampah Masuk E-Katalog dalam Sebulan
Jakarta, sustainlifetoday.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan perangkat teknologi pengolahan sampah untuk kebutuhan daerah dapat segera masuk katalog elektronik (e-katalog) dalam waktu satu bulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan darurat sampah sekaligus mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah nasional.
“Ini kita target (teknologi pengolahan sampah) satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” kata Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian di Jakarta, Senin (23/2).
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut membahas percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai persoalan sampah di Indonesia telah berada dalam kondisi darurat.
Selain pengadaan teknologi, pemerintah juga melanjutkan program pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy (WTE) melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Saat ini, pembangunan fasilitas tersebut ditetapkan di 33 kota, berkurang dari rencana sebelumnya sebanyak 34 kota.
“PSEL tetap, tadinya 34 sekarang ada di 33 kota,” ujar dia.
Khusus wilayah DKI Jakarta, penerapan PSEL dirancang di tiga lokasi, yakni dua fasilitas di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi dan Jakarta Barat, serta satu fasilitas di Sunter, Jakarta Utara.
BACA JUGA:
- InJourney dan Pandawara Bersihkan Pantai Kelan Bali, Dorong Pariwisata Berkelanjutan
- Hiu Terekam di Perairan Antarktika, Peneliti Soroti Dampak Perubahan Iklim
- BRIN Kembangkan Tanggul Tegak Multifungsi untuk Tangani Banjir Rob di Pesisir
Namun, Zulkifli menilai implementasi WTE di 33 kota baru mampu menyelesaikan sekitar 20 persen persoalan sampah nasional. Pemerintah pun menyiapkan strategi lanjutan untuk menangani 80 persen sisa permasalahan sampah.
“Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum kita selesaikan,” katanya.
Untuk mengatasi sisa timbulan sampah tersebut, pemerintah membagi penanganan ke dalam empat kategori teknologi, yakni tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) non-refuse derived fuel (non-RDF), TPST RDF, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS 3R), serta pengolahan sampah organik langsung dari sumber.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk merumuskan jenis dan spesifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmen menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) secara bertahap. Penertiban tersebut, menurut Zulkifli, harus disertai penyediaan solusi teknologi yang dapat diakses pemerintah daerah.
“Open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” katanya menegaskan.
Pemerintah menargetkan perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah nasional mulai terlihat dalam dua tahun ke depan, termasuk penanganan lokasi pembuangan terbuka berskala besar, dengan target penyelesaian pada akhir 2027 atau awal 2028.
“Dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Akhir 2027 atau awal 2028 ini bisa kita selesaikan,” kata Zulkifli Hasan.
