Luas Karhutla Naik Delapan Kali Lipat, BMKG Minta Penguatan Mitigasi Hadapi Risiko El Nino
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 81.077 hektare selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat seluas 10.444 hektare.
Peningkatan luas karhutla terjadi di tengah kondisi iklim yang semakin kering dan potensi penguatan fenomena El Nino yang diperkirakan akan meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah Indonesia.
Deputi Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ardhasena Sopaheluwakan, mengungkapkan jumlah titik panas (hotspot) yang terpantau sejak 1 Januari hingga 8 Juni 2026 mencapai 2.312 titik.
Provinsi Riau menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 607 titik. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Barat dengan 478 titik dan Aceh sebanyak 220 titik.
BMKG memperkirakan jumlah titik panas berpotensi terus meningkat seiring menguatnya El Nino dalam beberapa bulan ke depan.
“Karena itu, sinergi antar lembaga sangat penting untuk memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang memiliki berbagai dimensi. Mulai dari dimensi sains, dengan peringatan dini dari BMKG, hingga dimensi mitigasi yang menjangkau tingkat masyarakat,” kata Ardhasena dalam keterangannya, Senin (15/6).
Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, berbagai pendekatan pengelolaan kebakaran mulai menjadi perhatian, termasuk metode prescribed burning atau pembakaran terkendali yang telah lama diterapkan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.
Pakar Pengelolaan Kebakaran dari The Nature Conservancy (TNC), McRee Anderson, menjelaskan bahwa pembakaran terkendali dapat membantu mempercepat regenerasi hutan sekaligus mengurangi akumulasi bahan bakar alami seperti daun kering, ranting, dan rumput yang berpotensi memicu kebakaran berskala besar.
BACA JUGA
- Lahan Pascatambang Dibidik Jadi Lokasi PLTS untuk Dukung Transisi Energi
- BPK Apresiasi Kinerja Bulog dalam Perkuat Ketahanan Pangan Berkelanjutan
- Harga Pertamax Green Naik, Celios Pertanyakan Efektifitas Program Bioetanol
Selain itu, metode tersebut juga dinilai mampu membantu mengendalikan spesies invasif, menjaga keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan kesuburan tanah.
Meski telah diterapkan di sejumlah negara, penerapan pembakaran terkendali di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari aspek regulasi, kapasitas pengawasan, hingga karakteristik ekosistem yang berbeda dengan negara lain.
Pakar Kebakaran Hutan dan Lahan, Israr Albar, mengatakan kebijakan nasional saat ini masih mengedepankan larangan pembakaran hutan dan lahan sebagai langkah utama pencegahan karhutla.
Namun demikian, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk melakukan pembakaran terbatas dengan luasan maksimal dua hektare.
“Ini bisa menjadi pertimbangan kemungkinan pembakaran terkendali dapat dilakukan, khususnya di lahan bermineral. Teknik ini berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi akumulasi bahan bakar alami di kawasan rawan kebakaran, sepanjang dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan yang ketat, namun praktik ini tidak boleh diterapkan di ekosistem gambut,” tutur Israr.
Meningkatnya luas karhutla pada tahun ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pencegahan dan mitigasi berbasis sains, mulai dari pemanfaatan sistem peringatan dini, pengelolaan lanskap yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, hingga peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran yang diperkirakan semakin tinggi akibat fenomena iklim ekstrem.
