Dalam Forum PBB, Indonesia Laporkan Penurunan Karhutla hingga 86 Persen
Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah Indonesia melaporkan keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam satu dekade terakhir, Indonesia disebut berhasil menurunkan luas karhutla hingga 86 persen.
Pencapaian tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests di Markas Besar PBB, New York, Senin (11/5) waktu setempat.
Menurut Raja Juli, penurunan luas kebakaran hutan dan lahan merupakan hasil penguatan sistem pencegahan terpadu, peningkatan peringatan dini, penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat di tingkat tapak.
Delegasi Indonesia dalam forum tersebut turut dihadiri Wakil Tetap Indonesia untuk PBB New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.
BACA JUGA
- Kredit Hijau BCA Tembus Rp113 Triliun pada Kuartal I 2026
- Ini Cara Charging yang Aman untuk Jaga Kesehatan Baterai Mobil Listrik
- Perang Iran Hingga El Nino Ancam Stok Beras Dunia, Harga Pangan Berisiko Naik
Raja Juli menjelaskan, tren penurunan karhutla juga berlanjut pada periode 2024 hingga 2025. Penguatan pemantauan hotspot dan respons cepat pemadaman oleh tim gabungan dinilai menjadi faktor penting dalam menekan luas kebakaran dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah mengingatkan potensi peningkatan risiko kebakaran pada 2026 akibat kemungkinan terjadinya fenomena El Nino dengan intensitas rendah hingga moderat mulai Juni 2026 yang dapat memicu musim kemarau lebih panjang.
“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua. Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah dan terus meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” kata Raja Juli dalam siaran pers, Selasa (12/5).
Ia menegaskan, pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah pusat semata, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” kata Raja Juli.
