Kenaikan Harga Pertamax Persempit Ruang Finansial Masyarakat Kelas Menengah
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga mulai 10 Juni 2026 dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan berbagai implikasi ekonomi, mulai dari perubahan pola konsumsi energi hingga potensi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi.
Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai kelompok masyarakat yang selama ini menggunakan Pertamax tidak hanya berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi, tetapi juga pekerja dan kelompok kelas menengah yang memilih BBM dengan kualitas lebih baik.
“Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tetapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojek online, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya,” kata Media dalam keterangannya, Rabu (10/6).
“Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite,” imbuh dia.
Menurut Celios, kenaikan harga Pertamax berpotensi memengaruhi daya beli kelompok kelas menengah dan aspiring middle class. Selain itu, dampak lanjutan yang dikhawatirkan antara lain meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin, kenaikan harga pangan, percepatan transmisi penyesuaian suku bunga kredit, hingga risiko meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal III 2026.
BACA JUGA
- Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Bank Mandiri Terus Perkuat Aksi Iklim
- Menteri LH Terus Ajak Semua Pihak “Tobat Ekologis” Demi Lingkungan
- BMKG: 28,6 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Kemarau
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, memperkirakan kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat mendorong sebagian masyarakat beralih ke Pertalite sehingga berpotensi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi.
“Pembatasan (pembelian BBM) melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU,” tutur Nailul.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga Pertamax mencerminkan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.
“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” sebut Bhima.
Selain faktor fiskal, Bhima menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai turut meningkatkan biaya impor energi. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran negara maupun harga energi domestik.
“Begitu rupiah semakin melemah ke Rp 18.000 per dollar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi,” ungkap Bhima.
Berdasarkan simulasi sensitivitas asumsi makro APBN 2026, kegagalan mengendalikan nilai tukar rupiah berpotensi menambah belanja negara hingga Rp91,5 triliun.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Media menilai pemerintah memiliki sejumlah opsi kebijakan, mulai dari penyesuaian program belanja negara hingga optimalisasi penerimaan. Namun, ia mempertanyakan keputusan pemerintah yang tidak melanjutkan rencana kenaikan royalti mineral saat kebutuhan pendanaan negara meningkat.
“Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan, biayanya hanya Rp 117 triliun. Tetapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk,” ucap dia.
Media juga menyoroti dampak kebijakan yang dinilai lebih banyak dirasakan kelompok masyarakat menengah dan bawah.
“Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri,” jelas Media.
