Inggris Kucurkan Rp275 Miliar untuk Perkuat Tata Kelola Hutan Berkelanjutan di Indonesia

Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah Inggris mengalokasikan pendanaan sebesar 12 juta poundsterling atau sekitar Rp275 miliar untuk mendukung penguatan tata kelola hutan berkelanjutan di Indonesia. Dukungan tersebut disepakati melalui kerja sama antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Inggris dalam peluncuran Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa MFP telah berjalan sejak fase pertama pada tahun 2000 dan mencatat berbagai capaian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.

“Banyak capaian yang dihasilkan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik serta Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade),” kata Raja Juli, dilansir laman Kementerian Kehutanan, Selasa (10/2).

Menurutnya, kerja sama ini diharapkan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, memastikan legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengelolaan hutan yang baik juga dinilai berperan penting dalam meningkatkan daya dukung lingkungan dan mengurangi risiko bencana, termasuk banjir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah.

“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat,” jelas Raja Juli.

BACA JUGA:

• Krisis Air dan Lingkungan Iran Kian Parah, Pakar Soroti Kesalahan Tata Kelola Sejak Lama
• Praktik Pembakaran Plastik dalam Industri Pangan Disorot Ahli
• Pemerintah Usulkan Reaktivasi Otomatis BPJS PBI untuk Pasien Penyakit Katastropik

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyatakan bahwa MFP Fase 5 menjadi contoh nyata kemitraan strategis antara Inggris dan Indonesia. Kerja sama ini sebelumnya telah disepakati oleh Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di London pada Januari 2026.

Komitmen Indonesia dalam proyek penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui skema Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink dinilai memberikan sinyal positif kepada dunia internasional bahwa pembangunan ekonomi, ketahanan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat berjalan beriringan.

“Inggris bangga mendukung visi ini melalui kemitraan strategis kedua negara dan MoU terkait FOLU Net Sink 2030. Saya berharap program MFP fase 5 yang diluncurkan hari ini akan terus memberikan dampak nyata,” ungkap Jermey.

“Hutan yang lebih sehat, masyarakat yang lebih tangguh, institusi yang lebih kuat, serta pengakuan internasional yang semakin besar atas kepemimpinan Indonesia,” imbuhnya.

Jermey juga menekankan bahwa tantangan perubahan iklim merupakan persoalan global yang tidak dapat dihadapi oleh satu negara saja. Oleh karena itu, Inggris memberikan dukungan pendanaan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

“Masa depan hutan Indonesia adalah isu penting bagi dunia. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung tujuan iklim dan keanekaragaman hayati, tetapi juga tujuan ekonomi melalui pengembangan produk hutan berkelanjutan,” papar Jermey.

Sebagai informasi, MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan pemerintah Indonesia dan Inggris, serta para pemangku kepentingan terkait. Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, peningkatan transparansi serta inklusivitas tata kelola kehutanan, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas seperti SVLK, serta perluasan akses pasar bagi produk kehutanan Indonesia.

Hingga 2029, MFP Fase 5 menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang semakin kuat, konsisten diterapkan di lapangan, dan dipercaya pasar global. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati dunia, sejalan dengan komitmen Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.