Fokus Pada Keberlanjutan, Kemenperin Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2024

JAKARTA, sustainlifetoday.com – Sektor kelapa sawit memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan menyumbang devisa negara hingga Rp 750 triliun per tahun, terutama dari ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan saat ini Kementerian Perindustrian sedang menyusun peta jalan (roadmap) Sawit Indonesia Emas 2045 yang akan berfokus pada keberlanjutan.
“Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan atau sustainable dan mampu traceable sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global,” ujar Putu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/6).
Putu menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengembangkan industri kelapa sawit nasional, karena sektor ini menjadi tumpuan pekerjaan bagi 4,2 juta orang dan menopang kehidupan 20,8 juta penduduk Indonesia.
“Nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp 750 triliun per tahun, setara dengan 3,5 persen Produk Domestik Bruto/PDB nasional tahun 2023 yang mencapai Rp 20.892 triliun,” lanjut Putu.
Presiden Joko Widodo dan Kemenperin telah menetapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit sebagai prioritas nasional, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.
Putu berpendapat, dalam 10 tahun terakhir, upaya memajukan hilirisasi sawit dilakukan dengan memfasilitasi investasi baru dan perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit melalui insentif fiskal dan non-fiskal. Hilirisasi sawit juga didorong dengan memberikan disinsentif berupa tarif pungutan ekspor bea keluar untuk menumbuhkan industri hilir di dalam negeri.
Selain itu, Kemenperin berhasil menormalisasi tata kelola produksi dan distribusi ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein) selama masa outbreak dari akhir 2021 hingga 2022. Permintaan akan kelapa sawit Indonesia diprediksi terus meningkat dalam dua dekade mendatang, namun pasokannya mungkin tidak mencukupi.
“Kemenperin telah mengoperasikan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sebagai platform pengendalian pasokan dan harga minyak goreng beserta bahan bakunya lingkup nasional dan mendukung proses pengambilan keputusan secara realtime, responsif, transparan, dan berbasis peran serta masyarakat secara massif,” jelas Putu.