Desak Kepastian Hukum di COP31, AMAN Tagih Janji Nyata Perlindungan Wilayah Adat
Jakarta, sustainlifetoday.com – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat secara nyata di lapangan. Desakan tersebut disuarakan di sela-sela perundingan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, seiring dengan momentum satu tahun peluncuran Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC).
Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat PB AMAN, Abdi Akbar, menyatakan bahwa momentum global ini harus dimanfaatkan untuk menjembatani jarak antara komitmen kebijakan di atas kertas dengan perlindungan tenurial yang dirasakan langsung oleh komunitas adat di berbagai daerah.
“Kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC) sebagai komitmen penting untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah adat,” tegas Abdi Akbar, Senin (16/11/2026).
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Desakan AMAN ini sejalan dengan pernyataan bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat adat, komunitas lokal, dan koalisi masyarakat sipil global yang dirilis di COP31. Mereka menuntut pemerintah serta mitra internasional agar memastikan komitmen ILTC, yang menargetkan pengakuan hak tenurial atas 160 juta hektare wilayah adat di negara-negara hutan tropis hingga 2030 benar-benar berwujud dalam pengamanan teritorial di lapangan.
Dalam laporan terbaru berjudul From Commitment to Territorial Security through the Intergovernmental Land Tenure Commitment, terungkap bahwa tekanan industri masih menjadi ancaman utama bagi ruang hidup masyarakat adat. Di Indonesia sendiri, sekitar 6 juta hektare atau 18% wilayah masyarakat adat yang telah dipetakan masih tumpang tindih dengan izin konsesi kayu (wood concessions).
Menanggapi realitas tersebut, AMAN mengingatkan bahwa eksistensi masyarakat adat telah berlangsung turun-temurun jauh sebelum negara terbentuk, sehingga pengakuan wilayah adat merupakan bentuk pemenuhan hak mendasar, bukan sekadar pemberian administratif.
“Pengakuan wilayah adat bukan pemberian negara, melainkan pengakuan atas hak-hak Masyarakat Adat yang telah ada jauh sebelum negara berdiri. COP 31 harus menjadi momentum untuk mengubah komitmen menjadi kepastian hak dan perlindungan nyata bagi Masyarakat Adat,” tambah Abdi.
BACA JUGA
- Integrasi Prinsip ESG, Langkah Strategis BPJS Kesehatan Hadirkan Layanan Kesehatan Berkelanjutan
- Dorong Ekosistem Bisnis Berkelanjutan, Waskita Karya Perkuat Komitmen dan Implementasi ESG
- Cagar Budaya Mural Harijadi di MSJ Dirawat dengan Pendekatan Konservasi Berkelanjutan
Di tingkat nasional, AMAN menyoroti lambatnya progres penetapan status hutan adat oleh pemerintah. Meskipun pemerintah menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 melalui peta jalan khusus, realisasi hingga menjelang COP31 baru mencapai 1.175,3 hektare atau setara 0,08% dari target total.
Sementara itu, data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per Agustus 2026 mencatat total 36,6 juta hektare wilayah adat teraregistrasi, namun baru sekitar 20,6% (7,54 juta hektare) yang memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Keterlambatan birokrasi ini berbanding terbalik dengan eskalasi ancaman di lapangan. Catatan AMAN menunjukkan adanya 135 kasus perampasan wilayah adat seluas 3,8 juta hektare sepanjang 2025, yang berdampak pada 109 komunitas dan memicu kriminalisasi terhadap 162 warga akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur.
Oleh karena itu, di tengah agenda transisi energi dan percepatan RUU Masyarakat Adat di DPR, AMAN mendesak pemerintah agar segera menyelaraskan regulasi, menghormati prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), meninjau ulang konsesi tumpang tindih, serta menyalurkan pendanaan langsung yang fleksibel bagi perlindungan wilayah adat.
“Kami ingin menegaskan bahwa berbagai komitmen harus diwujudkan melalui pengakuan hukum dan perlindungan nyata di lapangan. Di Indonesia, Masyarakat Adat telah menjaga dan mengelola wilayah kami secara turun-temurun, berlandaskan hukum adat dan sistem tata kelola yang kami miliki sendiri. Ketika proses pengakuan masih berjalan lambat, perampasan wilayah Masyarakat Adat justru terus berlangsung tanpa henti,” papar Abdi.
