Kritisi Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, WALHI Duga Ada Agenda Eksploitasi Tambang
Jakarta, sustainlifetoday.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melayangkan kritik tajam terhadap wacana pemindahan populasi badak Jawa dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Organisasi lingkungan tersebut mencurigai adanya agenda terselubung di balik rencana relokasi yang dilontarkan pemerintah, khususnya keterkaitan dengan keberadaan konsesi pertambangan emas di sekitar kawasan konservasi strategis tersebut.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, menyatakan bahwa usulan yang sebelumnya disampaikan dalam sesi media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, tersebut patut dipertanyakan baik dari aspek kewenangan maupun landasan kebijakan yang digunakan.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).
Kecurigaan WALHI bermula dari penelusuran terhadap aktivitas konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang berbatasan langsung dengan kawasan TNUK. Perusahaan tersebut tercatat telah beroperasi sejak 2010 dengan cakupan wilayah pertambangan mencapai 5.302 hektare.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Berdasarkan laporan tahunan Antam, izin operasional PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025, meskipun lokasi tersebut sebelumnya sempat ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Kondisi ini memicu desakan dari WALHI agar pemerintah membuka transparansi mengenai status hukum dan kelanjutan aktivitas pertambangan di zona penyangga tersebut.
Selain itu, WALHI menyoroti terbitnya Keputusan Menteri ESDM pada Februari 2026 mengenai penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Hasil telaah spasial menunjukkan adanya indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK yang masuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
“Apalagi, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya. Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut. Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.
BACA JUGA
- Tekan Emisi, Indonesia-Korea Selatan Jajaki Teknologi Pemanasan Batu Bara Rendah Karbon
- Krisis Karhutla 2026, Kombinasi El Nino dan Emisi Fosil Picu Lebih dari 400 Ribu Kasus ISPA
- Bawa 14 Proyek Karbon ke COP31 Antalya, Indonesia Tawarkan Penurunan Emisi Lintas Sektor
Di sisi lain, WALHI menolak argumen penggunaan ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai alasan tunggal untuk memindahkan badak Jawa. Menurut catatan organisasi, pemerintah belum dapat membuktikan secara empiris bahwa habitat alami satwa langka tersebut di Ujung Kulon sudah mengalami degradasi total hingga tidak layak huni. Rencana relokasi ke Alas Purwo dinilai memerlukan kajian mendalam terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan, serta potensi konflik ekologis dengan satwa endemik lain seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa.
“Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini,” ujar Umi.
WALHI mendesak pemerintah untuk segera menghentikan wacana relokasi sebelum tersedianya kajian ilmiah independen yang transparan dan akuntabel. Pemerintah juga dituntut membuka akses data spasial yang memperjelas batas wilayah pertambangan dan kawasan konservasi, demi memastikan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan keselamatan spesies terancam punah tetap menjadi prioritas mutlak di atas kepentingan investasi ekstraktif.
