Dampak Asap Karhutla Meluas di Tiga Provinsi Papua, Sekolah Perpanjang Pembelajaran Daring
Jakarta, sustainlifetoday.com – Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini memburuk dan meluas hingga ke wilayah timur Indonesia. Penurunan kualitas udara memaksa otoritas pendidikan di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring guna memitigasi risiko kesehatan bagi para pelajar.
Di Provinsi Papua Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menginstruksikan penghentian aktivitas belajar tatap muka di Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, menyatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam merespons pekatnya kabut asap.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan terus melakukan monitoring terkait perkembangan kabut asap di empat wilayah dan mendukung langkah yang diambil pemda setempat terkait belajar secara daring,” kata Paskalis.
“Mengingat bila tetap dilakukan di sekolah dikhawatirkan berdampak kepada kesehatan para pelajar,” sambungnya.
Paskalis menambahkan bahwa kebijakan tersebut belum diberlakukan secara menyeluruh di ibu kota provinsi.
“Memang untuk Kabupaten Merauke, aktivitas belajar mengajar masih dilakukan dengan cara tatap muka di sekolah, karena kabut asap belum setebal ketiga kabupaten,” kata Paskalis.
Kebijakan serupa diterapkan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Merujuk pada Surat Edaran (SE) Bupati Mimika Nomor 85 Tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menetapkan penyesuaian kegiatan belajar mengajar seiring memburuknya kualitas udara di Timika dan sekitarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, mengonfirmasi penerapan belajar daring bagi siswa tingkat dasar.
“Mulai hari ini khusus untuk Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan SD diliburkan dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.
“Untuk pelajar di tingkat SMP dan SMA/SMK tetap belajar tatap muka tapi diwajibkan dengan tetap menggunakan masker,” ujarnya.
Antonius menegaskan bahwa instruksi tersebut mengikat seluruh institusi pendidikan di wilayahnya.
“Ini berlaku untuk semua sekolah bukan hanya untuk sekolah negeri. Pemberlakuan surat edaran mulai hari ini Senin sampai situasi membaik,” ujarnya.
BACA JUGA
- Pencemaran Udara Regional Memburuk, Kemenhut Fokuskan Karhutla di Kalteng
- Tawaran Bantuan Karhutla dari Malaysia dan Singapura Masih Didiskusikan Pemerintah
- Kewalahan Padamkan Karhutla di TN Tanjung Puting, Relawan Kirim Surat Terbuka ke Pemerintah
Kabut asap yang menyelimuti Mimika selama hampir sepekan terakhir teridentifikasi sebagai asap kiriman dari wilayah Kabupaten Merauke. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan pada Selasa (13/10/2026), terpantau 19 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Merauke. Kondisi ini turut melumpuhkan aktivitas penerbangan di Bandara Mozes Kilangin Timika.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mendesak adanya intervensi langsung dari pemerintah pusat untuk memadamkan sumber api.
“Kami sudah laporkan ke Jakarta supaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus turun tangan,” ujarnya.
“Kebakaran hutan bukan di Mimika, yang bisa kami lakukan adalah langkah-langkah penanggulangan seperti pembagian masker. Wilayah kita ini terkena dampak akibat kebakaran hutan itu. Dinas Kesehatan dan BPBD Mimika juga sudah melakukan pembagian masker bahkan rumah sakit kami sudah tingkatkan pelayanannya,” ujarnya.
“Kondisi udara kita semakin buruk. ISPA juga semakin meningkat terutama pada anak-anak,” ujarnya.
“Hari ini Senin pesawat tidak bisa mendarat, hari ini ada penerbangan yang dialihkan ke Jayapura. Pesawat-pesawat kecil yang biasanya masuk juga terganggu untuk hari ini. Katanya karena ketebalan kabut asapnya,” ujarnya.
Di wilayah Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong memperpanjang masa Belajar Dari Rumah (BDR) bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK. Keputusan ini tertuang dalam SE Wali Kota Sorong Nomor 100.3.4.3/1317/2026 yang dikeluarkan merespons peningkatan tajam kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dinas Kesehatan Kota Sorong mendata 23.482 kasus ISPA sepanjang Januari hingga September 2026, meningkat dibandingkan 21.882 kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menjelaskan perpanjangan masa belajar daring dilakukan usai memantau tingkat konsentrasi partikulat di udara.
“Dalam SE itu disebutkan kebijakan tersebut diambil berdasarkan SE Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Papua Barat dan hasil pemantauan kondisi terkini dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Sorong yang menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 berada pada kategori tidak sehat,” ucap Septinus.
“Secara teknis, kepala satuan pendidikan diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong untuk mengatur mekanisme pelaksanaan pembelajaran daring,” jelasnya.
“SE tersebut berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai perkembangan kondisi kabut asap di Kota Sorong,” ujarnya.
