Tawaran Bantuan Karhutla dari Malaysia dan Singapura Masih Didiskusikan Pemerintah
Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah Indonesia saat ini masih mendiskusikan penawaran bantuan teknis pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diajukan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura.
Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, mengonfirmasi bahwa skema kerja sama regional tersebut tengah dalam tahap evaluasi internal.
“Ini lagi didiskusikan bagaimana kami berkolaborasi soal bantuan itu,” kata Jumhur saat ditemui di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Jumhur belum merinci kapan keputusan final terkait penetapan opsi bantuan lintas batas tersebut akan diumumkan secara resmi.
“Nanti, saya kabari nanti,” ucapnya menambahkan.
Merujuk laporan Bernama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan bahwa pihaknya masih menantikan tanggapan dari pemerintah Indonesia terkait tawaran dukungan operasional di Sumatra dan Kalimantan. Inisiatif tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada September lalu, disusul koordinasi bersurat resmi melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia dan Kementerian Luar Negeri.
“Tetapi belum ada tanggapan hingga saat ini,” kata Ahmad.
“Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami,” ucapnya menambahkan.
BACA JUGA
- Bangun Ekosistem Bisnis Inklusif, Sampoerna Fasilitasi Pembinaan Ekspor Bagi UMKM
- Dukung Koalisi Global, Komdigi Tegaskan Perlindungan Anak Harus Masuk dalam Tata Kelola AI
- Terapkan Pemeliharaan Berbasis Data, Patra Logistik Optimalkan Keselamatan Distribusi BBM
Secara terpisah, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, turut mengutarakan kesiapan negaranya untuk memfasilitasi upaya pemadaman. Mengutip Channel News Asia, Grace mengonfirmasi telah membangun komunikasi langsung dengan Menteri LH Jumhur Hidayat.
“Kami menyadari bahwa berbagai upaya sedang dilakukan. Kami siap membantu sebisa mungkin,” ucap Grace.
Langkah diplomasi lingkungan ini mengemuka di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Berdasarkan rekapitulasi data stasiun pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sejumlah area di Sumatra dan Kalimantan mencatatkan nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada kategori berbahaya (di atas 300).
Bahkan pada Senin (12/10/2026) siang, grafik ISPU di beberapa wilayah Kalimantan melonjak drastis hingga menembus angka 1.000, di antaranya Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan), Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah), Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), dan Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).
Menanggapi kondisi krisis pencemaran udara tersebut, Jumhur menegaskan bahwa tim pemadam gabungan terus dikerahkan di lokasi-lokasi rawan.
“Proses pemadaman jalan terus,” ucap dia.
