BI: Perubahan Iklim Ancam Kerugian Ekonomi hingga Rp100 Triliun per Tahun
Jakarta, sustainlifetoday.com — Bank Indonesia (BI) memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi serius bagi Indonesia. Tanpa langkah mitigasi, kerugian tersebut berpotensi mencapai Rp100 triliun per tahun dan meningkat hingga setara 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2048.
“Sekarang itu rata-rata hampir kerugian mencapai Rp100 triliun. Kalau sampai tidak melakukan apa-apa, bisa menjadi tadi kerugiannya menjadi meningkat menjadi sama dengan 40 persen terhadap PDB,” ujar Kepala Grup Ekonomi Keuangan Hijau BI, Kurniawan Agung, dalam acara Karya Kreatif Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).
Mengacu pada data Swiss Re Institute, proyeksi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di Indonesia berpotensi lebih besar dibanding rata-rata global. Pada 2050, dampak perubahan iklim diperkirakan memangkas ekonomi dunia hingga 18 persen.
Kerugian tersebut dapat timbul akibat kerusakan infrastruktur, penurunan nilai aset, gagal panen, gangguan distribusi barang, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir, gelombang tinggi, dan kekeringan.
Baca Juga:
- SUN Energy dan Indocement Perkuat Kolaborasi Transisi Energi
- PLN Nusantara Power Hasilkan 472,2 GWh Energi Bersih Lewat Co-Firing
- KLH: Pertumbuhan Ekonomi Tak Harus Korbankan Aspek Lingkungan Hidup
Agung menegaskan, risiko iklim bukan hanya ancaman, tetapi juga dapat menjadi peluang pembiayaan jika dikelola dengan baik.
“Risiko iklim ini nyata dan akan semakin besar, sehingga perlu langkah konkret. Sebagai negara agraris dan maritim, kita memiliki potensi risiko yang besar kalau tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.
Selain risiko fisik, terdapat risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Negara yang lambat beradaptasi berisiko menghadapi hambatan perdagangan global, seperti embargo impor produk non-hijau, pajak karbon, dan penurunan peringkat kredit perusahaan non-hijau.
“Kalau tanpa perubahan apa pun, produk kita bisa kena pajak karbon yang akan merugikan penerimaan devisa,” kata Agung.
BI menilai keterlibatan bank sentral dalam mendorong pembiayaan hijau penting untuk menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Risiko iklim, menurut Agung, berdampak langsung pada inflasi, khususnya pangan, akibat gangguan produksi dan distribusi yang dipicu cuaca ekstrem.
