Bappenas Sebut Keberlanjutan sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional
Jakarta, sustainlifetoday.com – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan prinsip keberlanjutan bukan hanya tujuan, tetapi juga modal utama untuk mewujudkan pembangunan nasional.
“Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, prinsip keberlanjutan menjadi modalitas utama pembangunan nasional. Ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” ujarnya dalam acara Dialog Nasional Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.
Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang berfokus pada pergeseran struktur ekonomi dari sektor-sektor kurang produktif menuju sektor yang lebih produktif, seperti industrialisasi, serta peningkatan produktivitas lintas sektor.
Sebagai bagian dari transformasi ini, strategi ekonomi hijau menjadi pilar utama. Strategi ini mengadopsi model pembangunan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada investasi hijau, akumulasi modal ramah lingkungan, pengembangan infrastruktur hijau, dan penciptaan lapangan kerja yang mendukung kelestarian alam. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang.
Pencapaian Indonesia Emas melalui penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga rata-rata 8 persen pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu, upaya ini juga ditargetkan mendukung tercapainya net zero emission (emisi nol karbon) pada 2060 atau lebih cepat.
Sebagai langkah strategis, Bappenas telah menyusun Indeks Ekonomi Hijau (IEH) yang menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah. Indeks ini terdiri dari 15 indikator terpilih yang berfungsi untuk memantau capaian aktivitas ekonomi hijau di seluruh wilayah Indonesia, memastikan kesinambungan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Model ini menekankan investasi hijau, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja yang mendukung kelestarian alam,” jelas Febrian.
