ASEAN Kurang Ambisi Hadapi Krisis Iklim, IESR Soroti Minimnya Aksi Nyata

Jakarta, sustainlifetoday.com – Negara-negara Asia Tenggara dinilai belum menunjukkan ambisi yang memadai dalam menghadapi krisis iklim. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut bahwa kebijakan iklim di kawasan ASEAN saat ini berisiko menggagalkan pencapaian target Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5°C.

“Dari hasil analisis Climate Action Tracker, kebijakan dan aksi iklim di ASEAN saat ini masih jauh dari cukup. Jika tidak ada percepatan, kita akan gagal menjaga pemanasan global tetap di bawah 1,5 derajat Celcius, yang menjadi target utama dalam Perjanjian Paris,” kata Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR Arief Rosadi dalam media briefing hasil KTT pertama ASEAN 2025, Selasa (8/7).

IESR menilai kegagalan mengendalikan suhu global akan berdampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga ekosistem. Arief menyebut potensi kehilangan GDP kawasan ASEAN bisa mencapai 35–37 persen pada 2048–2050, selain risiko kerusakan fisik, ancaman terhadap ketahanan pangan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

“Konsekuensinya sangat luas, tidak hanya dari sisi ekonomi dengan potensi kehilangan pendapatan GDP sebesar 35 hingga 37 persen pada tahun 2048–2050, tetapi juga berdampak pada kerusakan aset fisik, terganggunya produksi pangan, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang vital bagi keseimbangan ekosistem,” jelasnya.

Di sisi lain, Arief menyebut transisi energi bersih di kawasan justru menjadi peluang besar. Mengutip laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) 2023, ia menyebut peningkatan investasi energi terbarukan dapat menaikkan GDP kawasan sebesar 1 persen dan menciptakan jutaan lapangan kerja hijau.

“Laporan IRENA 2023 menunjukkan jika ASEAN berani berinvestasi dan mempercepat penggunaan energi terbarukan, kawasan ini dapat meningkatkan GDP sekitar 1 persen dan membuka jutaan lapangan kerja hijau yang berkualitas,” katanya.

Baca Juga:

• Bencana Longsor di Puncak, KLH Cabut Izin 9 Usaha
• Indonesia Luncurkan Survei Jangka Panjang untuk Kebijakan Inklusif Lansia
• Qatar Perkuat Keuangan Syariah Berbasis ESG Lewat Sukuk Hijau

Dengan potensi energi terbarukan mencapai 17.000 gigawatt di Asia Tenggara, jauh di atas kapasitas listrik nasional Indonesia yang sekitar 94 gigawatt, Arief menyebut peluang transisi energi bersih di kawasan sangat besar.

“Potensi sumber energi terbarukan di Asia Tenggara mencapai 17.000 gigawatt, jauh melebihi kapasitas listrik nasional Indonesia yang saat ini sekitar 94 gigawatt. Ini merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang mendukung dan sinergi antara negara-negara anggota,” ujarnya.

Meski demikian, koordinasi internal di ASEAN dinilai masih menjadi hambatan. IESR menyoroti isu energi dan iklim yang ditangani secara terpisah oleh Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial Budaya, sehingga kerap menghambat integrasi aksi iklim regional.

“Kami juga mengingatkan pentingnya penyelarasan kebijakan internal ASEAN, karena perbedaan penanganan isu energi dan perubahan iklim di Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial Budaya seringkali menjadi hambatan dalam implementasi aksi iklim yang terintegrasi,” tambah Arief.

IESR menyambut baik rencana pengesahan ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2021–2025 yang menargetkan 23 persen energi terbarukan dalam pasokan primer dan 35 persen kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan pada 2025. Namun, lembaga ini mengingatkan potensi kemunduran jika clean coal technology tetap menjadi bagian dari kebijakan.

“Namun, kami juga menyoroti munculnya ruang untuk teknologi batu bara bersih (clean coal technology) yang masih dipertimbangkan, yang kami nilai dapat menghambat laju dekarbonisasi kawasan dan berpotensi memperlambat upaya mitigasi perubahan iklim,” katanya.

Menutup pernyataannya, Arief menekankan bahwa ASEAN Vision 2045 harus menjadikan aksi iklim sebagai agenda utama, dengan transisi energi yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga kolaborasi lintas negara.

“Mengingat ASEAN Vision 2045 menggantikan visi sebelumnya, aksi iklim harus ditempatkan sebagai pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan aman dari risiko perubahan iklim. Transisi energi bukan sekedar persoalan teknologi, tapi juga integrasi kebijakan, koordinasi lintas negara, dan tekad kolektif untuk masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.