Krisis Karhutla 2026, Kombinasi El Nino dan Emisi Fosil Picu Lebih dari 400 Ribu Kasus ISPA
JAKARTA, SustainLife Today – Gelombang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala masif yang melanda Indonesia sepanjang Agustus hingga Oktober 2026 tidak hanya meluluhlantakkan lebih dari satu juta hektare kawasan hutan di Kalimantan dan Sumatra, tetapi juga memicu krisis kesehatan publik lintas batas. Kombinasi anomali iklim El Nino yang sangat kuat, pemanasan global akibat emisi bahan bakar fosil, serta kerentanan ekosistem gambut telah menciptakan krisis ekologis dan kemanusiaan yang mendesak integrasi sektor kesehatan ke dalam peta jalan mitigasi perubahan iklim.
Laporan terbaru dari lembaga riset internasional World Weather Attribution (WWA) bertajuk Climate Change Is Increasing the Severity of El Niño-Driven Fire Weather Across Rapidly Degrading Peatlands and Forests in Indonesia mengungkapkan bahwa emisi gas rumah kaca telah mendongkrak suhu rata-rata global lebih panas 1,6°C. Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena El Nino yang menyumbang tambahan kenaikan suhu sekitar 0,3°C sekaligus memangkas curah hujan musiman hingga 50% selama periode Juli–Oktober. Di sisi lain, tekanan deforestasi, penebangan liar, ekspansi agroforestri, dan pengeringan lahan gambut memperparah kerentanan lanskap terhadap penyebaran api.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Profesor Ilmu Iklim Imperial College London, Friederike Otto, menjelaskan bahwa karhutla di Indonesia pada 2026 merefleksikan bagaimana ulah manusia dalam membakar bahan bakar fosil memperparah dampak variabilitas alam.
“Seiring dengan terus meningkatnya suhu global, dibarengi dengan kondisi cuaca panas ekstrem akan menyebabkan kebakaran yang semakin parah. Tanpa peralihan yang cepat dari bahan bakar fosil serta penguatan perlindungan dalam pengelolaan lahan, kita akan melihat musim kebakaran yang lebih sering dan jauh lebih buruk seperti ini di masa depan,” ujar Otto dalam siaran pers, dikutip Senin (16/11/2026).
Laporan WWA turut menyoroti kelemahan struktural dalam tata kelola penanganan di tingkat domestik, termasuk tumpang tindih kelembagaan, dinamika koordinasi melalui Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla, serta ketergantungan respons daerah terhadap intervensi pusat yang berpotensi memperlambat mitigasi darurat di lapangan.
BACA JUGA
- KSO TPK Koja Perkuat Standar Pelabuhan Berkelanjutan Lewat Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Transparansi
- Lebih dari 100 Pemimpin Negara Dorong Pembangunan Kota Tangguh Iklim dan Efisiensi Bangunan di COP31
- Leonardo DiCaprio Apresiasi Langkah Indonesia Selamatkan Dua Juta Hektare Hutan Papua dari Alih Fungsi
Dampak asap pekat dari karhutla tidak hanya melingkupi wilayah domestik, melainkan merambah hingga negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat lebih dari 400.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang berkorelasi langsung dengan paparan asap karhutla, di mana sekitar 180.000 kasus di antaranya diderita oleh anak-anak usia 0 hingga 9 tahun.
Penasihat Teknis Red Cross Red Crescent Climate Centre, Maja Vahlberg, menekankan bahwa dampak kesehatan dari bencana iklim ini seharusnya dapat diredam melalui aksi antisipatif yang terukur mengingat pola El Nino dan anomali cuaca memiliki ruang prediksi ilmiah.
“Kebakaran parah di Indonesia berdampak pada kesehatan masyarakat di kawasan, dengan asap terutama memengaruhi anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan sebelumnya. Padahal fenomena El Niño serta perubahan iklim bisa diprediksi, sehingga seharusnya menciptakan peluang untuk melakukan tindakan pencegahan proaktif dan preventif guna mencegah dampak serupa terjadi di tahun-tahun mendatang,” kata Maja.
Temuan senada diungkapkan dalam laporan Lancet Countdown bertajuk Health and Climate Change, yang menyoroti lambatnya kesiapan global, khususnya di negara-negara berkembang dalam mengintegrasikan sistem kesehatan ke dalam kerangka adaptasi iklim. Hingga 2025, sebanyak 75,8% negara anggota WHO belum melaporkan penyelesaian asesmen kerentanan dan adaptasi, sementara 71,1% negara belum menyusun rencana adaptasi kesehatan nasional.
Direktur Eksekutif Lancet Countdown, Marina Romanello, menegaskan bahwa eskalasi risiko kesehatan akibat perubahan iklim bergerak jauh lebih cepat dibandingkan respons mitigasi global, sehingga menuntut pengakuan resmi bahwa perubahan iklim merupakan darurat kesehatan global.
“Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris, temuan kami menunjukkan dengan jelas bahwa dampak buruk perubahan iklim terhadap kesehatan meningkat lebih cepat dibandingkan respons dunia dalam mengatasinya, bahkan dalam banyak kasus dampaknya semakin meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, kami menyerukan agar perubahan iklim secara resmi diakui sebagai darurat kesehatan global, dengan menempatkan kesehatan sebagai pusat dalam setiap pengambilan keputusan terkait iklim,” tegas Marina.
