KKP Tetapkan 846 Ribu Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua Barat Daya
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas benteng perlindungan ekosistem bahari nasional dengan menetapkan dua kawasan konservasi laut baru di Provinsi Maluku dan Papua Barat Daya. Penetapan kawasan seluas total 846.701 hektare tersebut menjadi langkah krusial untuk mengejar target komitmen iklim global Indonesia dalam melindungi 30 persen wilayah perairan nasional atau setara 97,6 juta hektare pada 2045.
Melalui penetapan ini, akumulasi total luas kawasan konservasi laut yang telah resmi dilindungi di seluruh Indonesia kini menembus angka 31,6 juta hektare.
Penetapan legalitas kedua kawasan tersebut disahkan pada 2 September 2026 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 dan 68 Tahun 2026. Area pertama mencakup perairan Teon, Nila, Serua (TNS) di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan bentang seluas 683.826,89 hektare. Sementara kawasan kedua meliputi perairan Makbon, Selemkai, Mega, dan Moraid (Maksegara) di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, dengan luas 162.874,03 hektare—sebuah akumulasi area yang setara dengan 1,5 kali luas daratan Pulau Bali.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Ketua Tim Kerja Konvensi dan Neraca Sumber Daya Laut Direktorat Konservasi Ekosistem KKP, Ahmad Sofiullah, menggarisbawahi bahwa penetapan legalitas kawasan di atas kertas harus diimbangi dengan efektivitas pengelolaan di lapangan. Penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, serta pengawasan maritim menjadi kunci agar perlindungan ekosistem dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan nelayan lokal dan pengembangan ekonomi alternatif.
Di samping perlindungan keanekaragaman hayati, KKP tengah mengkaji integrasi kawasan konservasi perairan dengan skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK), khususnya berbasis penyerapan karbon biru (blue carbon) dari ekosistem mangrove dan padang lamun.
“Ya, untuk karbon memang sekarang sebetulnya salah satu prioritas. Sekarang sudah ada satgas mangrove sendiri, yang isinya pakar-pakar. Memang masih dikembangkan mekanismenya, asesmennya, lokasi prioritasnya dan seterusnya. Masih on progress,” ujar Ahmad di Jakarta.
BACA JUGA
- Lolos Revalidasi UNESCO, 5 Geopark Indonesia Pertahankan Status Kartu Hijau UGGp
- Bukan Sekadar Pelaporan, PHR Zona Rokan Buktikan Dampak Nyata Program Keberlanjutan
- Patra Logistik Resmi Perluas Operasional Distribusi Energi di Jatimbalinus, Kalimantan, dan Sulawesi
Penetapan kawasan Maksegara dan TNS diproyeksikan menjadi percontohan (pilot project) bagi rencana ekspansi 15 juta hektare kawasan konservasi perairan baru berikutnya. Deputy Executive Director Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Muhammad Ilman, menyoroti pentingnya perlindungan perairan Laut Banda seluas 11 juta hektare yang berfungsi sebagai koridor ekologis vital dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle).
Ilman menguraikan bahwa Laut Banda menyimpan posisi strategis sebagai pusat ruaya dan koridor perlintasan spesies pelagis utama serta mamalia laut purba.
“Ini penting sekali sebab tuna, kalau enggak salah, pusatnya tuna. Terus ada pygmy blue whale, paus biru kecil, yang bermigrasi dari Australia. Nah, ini yang begini-begini kalau Coral Triangle ini terganggu, kita enggak tahu dampaknya seperti apa,” ucapnya.
Selain perluasan kawasan baru, YKAN mendorong peningkatan status perlindungan pada 26 juta hektare perairan yang tergolong Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) guna memperkuat mitigasi krisis iklim berbasis karbon biru.
“Jadi, totalnya itu, antara yang kawasan konservasi baru dan KSNT itu kurang lebih 41 setengah juta. Jadi besar sekali,” ujar Ilman.
