Sikapi Krisis Ekologis dan Sosial, 560 Pemuda Lintas Provinsi Deklarasikan Tuntutan untuk Presiden
Jakarta, sustainlifetoday.com – Sebanyak 560 pemuda-pemudi yang mewakili 30 titik dari 22 provinsi di Indonesia merumuskan lima tuntutan strategis kepada Presiden Republik Indonesia melalui “Deklarasi Pemuda Indonesia 2026”. Inisiatif ini lahir dari konsolidasi lintas daerah sepanjang September hingga Oktober 2026 yang dihimpun oleh Institut Hijau Indonesia (IHI) bersama jaringan organisasi kemahasiswaan, serikat pemuda, komunitas lokal, dan elemen masyarakat sipil dari Sumatra hingga Papua.
Deklarasi yang dibacakan pada momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, tersebut disusun berdasarkan kompilasi fakta lapangan yang terangkum dalam “Risalah Pemuda Indonesia 2026”. Konsolidasi ini menyoroti eskalasi krisis ekologis, ekspansi industri ekstraktif yang mengancam ruang hidup, ketimpangan akses pendidikan, kerentanan ekonomi warga, hingga penyempitan ruang demokrasi sipil.
Dalam risalahnya, jejaring pemuda menyoroti belum pulihnya dampak banjir bandang di Sumatra yang kini disusul oleh berulangnya krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebaran titik panas melingkupi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Papua Selatan. Bencana ekologis ini bahkan merambah kawasan konservasi vital seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Taman Nasional Tanjung Puting.
Di sisi lain, ekspansi pertambangan, deforestasi, pembukaan lahan skala besar, serta marjinasi masyarakat adat semakin meningkatkan ancaman terhadap ketersediaan air bersih dan ruang hidup lokal—mulai dari Jawa, Nusa Tenggara Timur, hingga kawasan timur Indonesia.
Kondisi darurat kabut asap di Kalimantan disampaikan secara langsung oleh kawan muda dari Pusaka Kaltim, Taufik, yang mendesak tindakan hukum tegas terhadap aktor di balik pembakaran lahan.
“Sudah hampir 4 bulan kawan-kawan di Kalimantan ini seperti hidup di dunia yang berbeda, semuanya berwarna oranye. Langit, udara, dan ruang hidup kita diselimuti asap. Hari ini, kita menggugat Presiden untuk segera menindak tegas aktor pembakar, sebab membiarkan kondisi ini sama dengan merenggut nyawa rakyat perlahan-lahan,” ujar Taufik.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Selain persoalan krisis iklim dan lingkungan, konsolidasi pemuda memotret ketimpangan fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta keberlanjutan beasiswa, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Konsolidasi ini juga mencatat kekhawatiran publik mengenai potensi pengalihan atau pergeseran anggaran pendidikan nasional untuk menopang program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi, pemuda menyoroti tingginya angka kerentanan akibat minimnya lapangan kerja layak, tingkat upah yang rendah, serta penurunan daya beli masyarakat. Di tengah tingginya arus aspirasi warga, penyelenggara negara justru dinilai kerap merespons kritik publik dengan pendekatan represif.
Kawan muda dari Green Leadership Indonesia Jawa Timur, Ulfa, menyayangkan minimnya komitmen penyelesaian masalah yang diiringi dengan tekanan terhadap aktivis sipil.
“Namun, alih-alih menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, penyelenggara negara malah terus menghadirkan ancaman dan intimidasi terhadap kawan-kawan yang menyampaikan kritik,” ucap Ulfa.
Lima Tuntutan Utama dan Komitmen Pengawalan Menuju 2028
Pembacaan Deklarasi Pemuda Indonesia 2026 digelar secara hybrid melalui mimbar bebas yang terhubung dengan aksi lapangan di pelbagai titik daerah, termasuk di Bundaran HI Jakarta dan Citra City Balikpapan. Adapun lima poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia meliputi:
- Pemulihan Lingkungan: Memulihkan lingkungan dan ruang hidup masyarakat dari kerakusan industri ekstraktif dan eksploitasi alam yang mengabaikan daya dukung lingkungan serta mengorbankan kesejahteraan hidup masyarakat lokal dan masyarakat adat.
- Pendidikan Berkeadilan: Mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat; memastikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; memenuhi fasilitas pendidikan yang layak; serta memastikan upah layak dan perlindungan kerja bagi seluruh tenaga pendidik.
- Kesejahteraan Ekonomi: Menurunkan harga bahan pokok, meningkatkan standar upah minimum, dan menunaikan janji 19 juta lapangan kerja, dengan mempertimbangkan kesetaraan akses bagi masyarakat kecil, petani, nelayan, pelaku usaha kecil, perempuan, dan kelompok rentan.
- Perlindungan Kebebasan Sipil: Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman terhadap masyarakat yang kritis, mewujudkan kebebasan berpendapat, serta menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.
- Demokrasi dan Supremasi Sipil: Menegakkan supremasi sipil dalam pelaksanaan tata kelola negara yang demokratis dan menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil.
Jejaring pemuda menegaskan komitmen untuk mengawal poin-poin tuntutan ini secara berkelanjutan di tiap-tiap daerah hingga konsolidasi besar berikutnya yang ditargetkan pada 28 Oktober 2028, bertepatan dengan peringatan Satu Abad Sumpah Pemuda.
Kawan muda dari Yayasan Anak Pesisir Raja Ampat, Fachruddin, menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan gerakan antara isu lokal dan kebijakan nasional.
“Deklarasi ini jadi langkah kawan-kawan muda untuk memastikan isu lokal terus disuarakan di ranah nasional dan tetap mengawal isu nasional di tiap-tiap daerah,” pungkas Fachruddin.
BACA JUGA
