Harga Pertamax Green Naik, Celios Pertanyakan Efektifitas Program Bioetanol
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kenaikan harga Pertamax Green 95 memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengembangan bioetanol sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai campuran bioetanol dalam bahan bakar belum mampu membuat harga BBM lebih terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Bhima, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan bahan bakar nabati (BBN) di Indonesia yang selama ini didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Semakin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan semakin besar juga beban defisit APBN, dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp 10.000 triliun,” ungkap Bhima dalam keterangannya dikutip Sabtu (13/6).
Sebagaimana diketahui, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter mulai Rabu (10/6). Pertamax Green 95 merupakan campuran bensin RON 95 dengan 5 persen bioetanol yang berasal dari tebu dan pertama kali diperkenalkan pada 2023.
Bhima juga menyoroti biaya besar yang dibutuhkan dalam pengembangan industri bioetanol, termasuk melalui program Food dan Energy Estate yang dikembangkan di sejumlah wilayah, salah satunya Merauke, Papua Selatan.
BACA JUGA
- Menteri LH: Generasi Tua Punya Utang Lingkungan kepada Gen Z dan Gen Alpha
- Menteri HAM: Sekolah Tidak Boleh Digusur untuk Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
- Pramono Buka Peluang Perluas Penerima Fasilitas Transportasi Umum Gratis di Jakarta
Berdasarkan laporan Celios berjudul Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi, pengembangan bahan bakar nabati diperkirakan membutuhkan investasi lebih dari US$11 miliar atau sekitar Rp176 triliun dalam kurun waktu 10 tahun.
Menurutnya, tingginya biaya investasi dan logistik berpotensi meningkatkan harga produksi sehingga membebani rantai pasok energi nasional.
“Pertamina rugi dua kali karena pembayaran selisih harga riil dan harga keekonomian tak langsung dibayar sehingga menekan arus kas. Ujung-ujungnya adalah melonjaknya subsidi BBM di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sesungguhnya berasal dari pajak rakyat,” jelas dia.
Selain aspek ekonomi, Bhima juga menilai pengembangan bioetanol perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang muncul dari pembukaan lahan skala besar.
Ia menyebut proyek Food Estate berpotensi memunculkan berbagai tantangan, mulai dari kenaikan biaya hidup masyarakat lokal, inflasi daerah, hingga tekanan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati.
“Pembukaan lahan deforestasi seharusnya juga dihitung masuk sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol. Jadi narasi bioetanol adalah narasi yang dipaksakan dalam konteks krisis energi saat ini,” ucap Bhima.
Meski demikian, bioetanol tetap menjadi salah satu opsi energi terbarukan yang tengah dikembangkan pemerintah untuk mendukung diversifikasi energi nasional. Ke depan, efektivitas program ini akan sangat bergantung pada efisiensi produksi, ketersediaan bahan baku berkelanjutan, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara target energi, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan.
