Menteri LH Tolak Penghentian Swakelola Sampah, Dorong Penguatan Green Job di Daerah
Jakarta, sustainlifetoday.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan penolakannya terhadap rencana penghentian sistem swakelola sampah yang selama ini dijalankan masyarakat. Menurutnya, skema tersebut tidak hanya berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga.
Jumhur menilai pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu diperkuat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas, bukan dihentikan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya mendorong terciptanya lapangan kerja hijau (green job) sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Saya tidak setuju kalau swakelola yang sudah berjalan banyak ini, itu dihentikan, itu enggak boleh. Kita enggak boleh menghentikan rezeki orang,” kata Jumhur di Denpasar, Selasa (9/6).
Menurut Jumhur, swakelola sampah merupakan inisiatif yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan karena membantu menjaga kebersihan wilayah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Tinggal dibina. Itu tugas kita membina itu, dan memastikan dalam proses ini ada tercipta green job. Green job itu, orang yang bekerja untuk kebersihan, untuk memelihara lingkungan, apapun bidangnya,” papar Menteri LH.
BACA JUGA
- Reklamasi Tambang Jadi Pilar Keberlanjutan, MIND ID Perkuat Pemulihan Ekosistem
- UMS Perkuat Gerakan Zero Waste dan Hemat Energi untuk Wujudkan Kampus Berkelanjutan
- Pulau Sampah Viral, DPRD Dorong Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Sampah Pesisir
Lebih lanjut, Jumhur menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus berorientasi pada pelayanan publik, bukan sebagai aktivitas bisnis yang mencari keuntungan dari masyarakat. Ia menekankan pentingnya mendorong pengurangan sampah hingga seminimal mungkin melalui berbagai pendekatan pengelolaan yang efektif.
“Jadi, saya rasa ini sudah dalam track yang benar, nanti tinggal dihitung aja. Kita punya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), punya akuntan. Sejauh itu masuk akal, ya, intinya pemerintah tidak berbisnis dari sampah,” jelasnya.
Ia juga mengaitkan upaya penataan sistem pengelolaan sampah dengan kampanye lingkungan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui gerakan ASRI, singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.
“Itu kata kunci. Caranya, ada yang bisa jadi energi, bisa jadi apapun begitu, pupuk, itu silakan, tapi intinya saldonya nol dan ASRI. Itu kira-kira. Dan tidak apa-apa mengeluarkan uang dari APBD itu,” tambah Jumhur.
