IESR: Bensin Berbasis Sawit Berisiko Tambah Beban Fiskal Energi
Jakarta, sustainlifetoday.com – Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait arah kebijakan energi nasional dalam pidato pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5).
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pemerintah tengah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang disiapkan ialah mempercepat produksi solar berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), sekaligus mengkaji pengembangan bensin berbahan sawit.
Selain biofuel berbasis sawit, pemerintah juga menyiapkan pengembangan energi dari batu bara melalui teknologi gasifikasi dan produksi bahan bakar sintetis. Prabowo turut menyebut limbah pertanian akan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.
Menanggapi hal tersebut, Deon menilai krisis energi yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil akibat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil yang rentan terhadap volatilitas pasar global.
“Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan,” ujar Deon dalam keterangannya dikutip Kamis (21/5).
Deon juga menyoroti potensi risiko dari penggunaan bahan bakar berbasis sawit maupun batu bara. Menurutnya, alternatif energi tersebut berpotensi meningkatkan biaya energi dan belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis serupa kembali terjadi di masa depan.
BACA JUGA
- Menkomdigi Kecam Penahanan Jurnalis Indonesia dalam Misi Kemanusiaan ke Gaza
- BNPB: Hujan Ekstrem Picu Banjir di Tiga Provinsi, Ribuan Warga Terdampak
- Mengupas Buku “Transformasi Menuju Bisnis Hijau Perusahaan”, Dari ESG Hingga Risiko Iklim
“Usulan Presiden untuk memenuhi kebutuhan energi melalui bahan bakar berbasis kelapa sawit maupun batu bara berpotensi menambah biaya energi dan belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis serupa kembali terjadi di masa depan,” lanjutnya.
Ia menilai berbagai alternatif energi tersebut pada dasarnya masih lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan dan berisiko menambah beban fiskal di sektor energi. Selain itu, kelapa sawit dan batu bara juga tetap terpapar risiko pasar global yang serupa dengan bahan bakar minyak.
Deon turut mengingatkan adanya potensi benturan antara target kemandirian energi dengan agenda swasembada pangan. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit dan limbah jagung untuk energi dinilai dapat memengaruhi ketersediaannya untuk minyak goreng dan pakan ternak.
“Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak, yang merupakan kebutuhan penting bagi petani dan masyarakat secara umum,” katanya.
IESR mendorong pemerintah untuk memfokuskan kebijakan pada peningkatan bauran energi terbarukan serta efisiensi energi melalui elektrifikasi di berbagai sektor, mulai dari transportasi melalui kendaraan listrik hingga kebutuhan industri dan rumah tangga.
