Titik Panas Karhutla Meningkat Signifikan di 2026, Pemerintah Fokus Enam Provinsi Rawan
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia meningkat signifikan pada awal 2026. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat jumlah hotspot mencapai 3.609 hingga Februari 2026, atau naik tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan ini juga diikuti oleh lonjakan luas kebakaran yang telah melampaui 32.000 hektare, dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi daerah paling terdampak.
Merespons kondisi tersebut, KLH membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026 sebagai langkah percepatan penanganan dan pencegahan.
“Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa,” ujar Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Rabu (22/4).
Pembentukan satgas ini ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla seiring memasuki musim kemarau serta potensi fenomena iklim seperti El Nino.
Satgas terdiri dari tim pendamping, sekretariat, dan klarifikasi yang bertugas memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan langkah pencegahan dan penanganan berjalan efektif hingga tingkat tapak.
BACA JUGA
- Harga Naik, Pemkot Bandung Imbau Warga Kurangi Plastik Sekali Pakai
- ESG Jadi Kunci Pembiayaan, IIF Dorong Investasi Infrastruktur Berkelanjutan
- Sederet Kasus Pelecehan di Lingkungan Pendidikan, Sistem Perlindungan Dipertanyakan
“Selain itu, memperkuat early fire response melalui aktivasi posko pengendalian karhutla di daerah rawan hingga tingkat desa, kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pengendalian,” jelas Hanif.
Pemerintah menetapkan enam provinsi prioritas yang berpotensi mengalami karhutla, yakni Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik lahan gambut yang rentan terbakar.
Sebagai langkah mitigasi, KLH mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, termasuk perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung.
Secara teknis, kondisi lahan gambut dinilai aman apabila tinggi muka air berada di atas 40 sentimeter dari permukaan tanah.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan potensi peningkatan risiko karhutla pada musim kemarau 2026.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering, dengan curah hujan yang cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Karena itu, langkah-langkah mitigasi perlu dipersiapkan sejak sekarang,” ucap Faisal.
BMKG juga mencatat wilayah ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat saat ini tengah mengalami fase kemarau awal, dengan potensi hujan yang masih terjadi sebelum memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga Agustus 2026.
Jika kondisi tersebut diperkuat oleh monsun Australia yang membawa massa udara kering, Indonesia berpotensi menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
