Ekonomi Sirkular Bisa Tembus Rp500 Triliun, Waste4Change: Harus Benahi Sistem Sampah
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk membangun ekonomi sirkular dengan potensi mencapai Rp500 triliun per tahun. Namun, peluang ini dinilai hanya dapat terwujud jika didukung reformasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
CEO dan pendiri Waste4Change, Mohammad Bijaksana Junerosano, mengatakan pendekatan ekonomi sirkular menjadi kunci untuk keluar dari sistem linear yang selama ini mendominasi pengelolaan sumber daya.
“Sistem kita sekarang linear ambil dari alam, dipakai, lalu dibuang. Akhirnya kita menciptakan ‘gunung baru’ berupa sampah,” katanya dalam media gathering, Senin (20/4).
Dalam konsep ekonomi sirkular, material didorong untuk terus digunakan dalam sistem selama mungkin agar tidak menjadi limbah. Namun, menurut Bijaksana, Indonesia masih menghadapi tantangan besar pada tahap pengumpulan dan pemulihan material.
“Collection dan material recovery kita masih sangat kurang. Akibatnya, kita terus mengambil bahan baku baru dari alam,” ujarnya.
Ia merujuk kajian Bappenas yang menyebutkan potensi ekonomi sirkular Indonesia dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Meski demikian, potensi tersebut belum tergarap optimal akibat lemahnya sistem pengelolaan yang ada saat ini.
BACA JUGA
- Kesehatan Satwa Kebun Binatang Bandung Dipastikan Stabil Pasca Pemeriksaan Lanjutan
- Pemerintah Perkuat Pencegahan Karhutla di Tengah Lonjakan Titik Panas
- Sederet Kasus Pelecehan di Lingkungan Pendidikan, Sistem Perlindungan Dipertanyakan
Bijaksana menilai solusi persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Ia menyebut diskursus publik masih terlalu berfokus pada teknologi seperti PSEL, bank sampah, atau TPS3R, tanpa membangun ekosistem pendukung yang memadai.
“Teknologi itu seperti pohon. Tapi kita lupa membangun tanahnya, airnya, dan sinar mataharinya. Tanah itu regulasi, air itu kolaborasi, dan sinar matahari itu pembiayaan,” kata dia.
Ia menjelaskan, ekosistem pengelolaan sampah yang efektif harus mencakup lima aspek utama, yaitu kebijakan, penegakan hukum, operasional, pembiayaan, dan partisipasi pemangku kepentingan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya skema pembiayaan yang adil, termasuk melalui mekanisme extended producer responsibility (EPR) dan retribusi layanan persampahan.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada nilai ekonomi material, karena sebagian besar sampah tetap membutuhkan biaya pengolahan.
“Sekitar 80 persen biaya tetap harus ditanggung. Ini layanan publik, bukan bisnis murni,” ujarnya.
Dalam penerapan teknologi, Bijaksana menekankan perlunya pendekatan selektif. Ia menilai tidak semua sampah perlu diolah menjadi energi, karena sebagian masih memiliki nilai untuk didaur ulang.
“Kalau semua dibakar, kita kehilangan bahan baku yang sebenarnya masih bisa diputar dalam sistem,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah dari sumber sebagai fondasi utama ekonomi sirkular. Tanpa pemilahan, proses daur ulang dinilai tidak efektif dan membutuhkan biaya lebih besar.
Lebih lanjut, ia menilai perubahan sistem tidak akan berjalan tanpa dukungan politik dan birokrasi yang kuat.
“Kalau aktor politik tidak aware terhadap isu sampah dan sustainability, roda perubahan tidak akan berjalan,” ujarnya.
Bijaksana juga mengajak media untuk berperan dalam mengedukasi publik dan pengambil kebijakan agar tidak terjebak pada narasi sederhana terkait sampah.
“Ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi soal bagaimana kita membangun sistem ekonomi dan tata kelola yang benar,” kata Bijaksana.
Ia menegaskan momentum Hari Bumi perlu dimanfaatkan untuk mendorong perubahan struktural dalam pengelolaan sampah.
“Kalau kita serius membangun sistem sirkular, ini bukan hanya menyelesaikan sampah, tapi juga membuka peluang ekonomi besar bagi Indonesia,” ujarnya.
