90 Ribu Desa Bisa Jadi Basis PLTS, Tanah 1 Hektare Per Megawatt Dinilai Tersedia
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai ketersediaan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bukan menjadi persoalan besar, bahkan jika dibutuhkan sekitar 1 hektare untuk setiap 1 megawatt kapasitas.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan Mardigu Wowiek, pengusaha sekaligus pengamat geopolitk global, terkait kebutuhan lahan yang besar untuk pengembangan energi surya.
“Kan kita punya 90 ribu desa, kalau desa di luar Jawa untuk cari 1 hektare nggak masalah,” ujar Prabowo.
Ia juga menambahkan bahwa di Pulau Jawa pun masih tersedia banyak lahan yang dapat dimanfaatkan, termasuk tanah yang tidak produktif.
“Kalau di dalam Jawa kita punya banyak tanah, ada tanah HGU (hak guna usaha) yang tidak dikerjakan, ada tanah Perhutani yang tidak dikerjakan, itu semua kita pakai,” lanjutnya.
BACA JUGA
- Euforia Kripto Dibayangi Jejak Karbon Raksasa, Emisinya Setara Satu Negara!
- Lebaran 2026 Bisa Picu 72 Ribu Ton Sampah, Mudik Massal Jadi Ancaman Lingkungan?
- Mudik Pakai Mobil Listrik Bisa Hemat 40%, EV Mulai Kuasai Jalanan Lebaran 2026
Pernyataan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan PLTS skala besar sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
Pemerintah saat ini menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt sebagai bagian dari program elektrifikasi nasional dan swasembada energi.
Bahkan, dalam tahap awal, pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan PLTS di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan, guna mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel serta mempercepat akses listrik berbasis energi bersih.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan energi surya karena berada di wilayah khatulistiwa dengan intensitas sinar matahari tinggi sepanjang tahun. Hal ini membuat tenaga surya menjadi salah satu opsi paling realistis untuk mempercepat transisi energi nasional.
Dengan pendekatan berbasis desa dan pemanfaatan lahan tidak produktif, pemerintah berharap pembangunan PLTS dapat dilakukan secara masif tanpa menimbulkan konflik lahan, sekaligus mendorong pemerataan energi bersih di seluruh Indonesia.
