Indonesia Jadi Calon Tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026 dari Kawasan Asia-Pasifik
Jakarta, sustainlifetoday.com — Indonesia resmi mendapat kepercayaan dari negara-negara Asia-Pasifik untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) periode 2026. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk memimpin salah satu badan paling strategis di bawah naungan PBB tersebut.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengonfirmasi nominasi ini pada Rabu (24/12/2025). Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pencalonan Indonesia merupakan bentuk kepercayaan yang sangat besar dari komunitas internasional terhadap peran dan konsistensi diplomasi Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Penetapan resmi nominasi Indonesia dijadwalkan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Kemlu menegaskan, pencalonan sebagai calon tunggal mencerminkan keyakinan negara-negara Asia-Pasifik terhadap kapasitas Indonesia dalam menjalankan kepemimpinan yang inklusif dan konstruktif di tengah dinamika isu HAM internasional.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan geografis yang berlaku di lingkungan PBB. Untuk periode 2026, giliran kepemimpinan jatuh kepada kawasan Asia-Pasifik. Posisi Indonesia dinilai semakin kuat karena saat ini tengah menjalani masa keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2024–2026.
Kemlu menjelaskan bahwa dukungan luas dari negara-negara Asia-Pasifik tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia sebagai negara yang menjunjung prinsip independensi dan tidak terikat pada kepentingan blok tertentu. Sikap tersebut membuat Indonesia dipandang mampu menjembatani perbedaan pandangan dalam berbagai isu HAM yang kerap menjadi perdebatan di forum multilateral.
Sepanjang sejarah, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, yakni pada periode 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, 2020–2022, serta periode berjalan 2024–2026. Pada pemilihan anggota Dewan HAM PBB Oktober 2023, Indonesia meraih 186 suara dari 192 negara anggota PBB yang hadir, menegaskan tingkat kepercayaan tinggi dari komunitas internasional.
Apabila resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memimpin seluruh proses dan sidang Dewan secara objektif, inklusif, dan berimbang sepanjang tahun 2026. Pendekatan tersebut sejalan dengan tema kepemimpinan yang diusung Indonesia, yakni “A Presidency for All”, yang menekankan keterlibatan semua pihak dalam pemajuan dan perlindungan HAM.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB nantinya akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa. Diplomat senior kelahiran 29 September 1966 ini memiliki rekam jejak panjang di dunia diplomasi, termasuk pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk India dan Bhutan pada periode 2017–2021, serta Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri.
Sidharto resmi menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa sejak Agustus 2025, setelah menerima surat kepercayaan dari Direktur Jenderal Kantor PBB di Jenewa, Tatiana Valovaya, pada 26 November 2025.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota kelompok Asia-Pasifik atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral, guna mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.
