PDIP Dorong Kebijakan Ekologis dan Moratorium Hutan di Rakernas 2026
Jakarta, sustainlifetoday.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kepengurusan periode 2025–2030 pada 10–12 Januari 2026. Salah satu isu utama yang akan dibahas dalam forum tersebut adalah persoalan kerusakan ekologis yang dinilai menjadi pemicu meningkatnya bencana alam di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa kebijakan ekologis dari hulu hingga hilir akan menjadi bagian penting dalam agenda Rakernas mendatang.
“Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan 10 sampai 12 Januari yang akan datang,” ujar Hasto, Selasa (30/12).
Menurut Hasto, PDI-P menerima banyak masukan terkait urgensi penetapan status bencana nasional atas rangkaian bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari persoalan kerusakan lingkungan akibat kebijakan tata kelola sumber daya alam.
“Ya kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.
Baca Juga:
- Tas Spunbond Makin Meluas di Indonesia, Bagaimana Dampaknya ke Lingkungan?
- Kardinal Suharyo Soroti Isu Korupsi hingga Kerusakan Lingkungan dalam Pesan Natal di Gereja Katedral
- Prabowo Serukan Persatuan dan Solidaritas di Hari Natal
Dalam Rakernas tersebut, PDI-P juga akan membahas secara khusus isu moratorium dan perlindungan ekologi. Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembentukan subkomisi yang fokus pada isu lingkungan hidup dan keberlanjutan.
“Ya di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan. Karena Ibu Mega juga telah diwawancarai secara luas, beliau juga bertemu dengan mantan Wakil Presiden Albert Arnold Gore Jr, Amerika Serikat tentang pentingnya menjaga kelestarian ini,” ungkap Hasto.
Hasto kemudian menyinggung kembali kebijakan lingkungan pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, ketika moratorium izin pemanfaatan hutan didorong sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem.
“Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita. Maka kita lakukan dari hulu ke hilir,” tutur Hasto.
Di luar agenda kebijakan, PDI-P juga menegaskan komitmennya dalam penanganan dampak bencana melalui berbagai program kemanusiaan. Sejak awal Desember, relawan partai telah diterjunkan ke wilayah terdampak untuk membantu masyarakat.
“Pada tanggal 5 Desember itu dokter-dokter dari PDI Perjuangan sudah hadir ke lapangan membantu rakyat,” kata Hasto.
Ia menambahkan, bantuan yang diberikan tidak bersifat jangka pendek. PDI-P menyiapkan program pendampingan pemulihan korban bencana hingga satu tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan keberlanjutan sosial.
