Pakar UGM Sebut Banjir Bandang Sumatra Dipicu Bendungan Alami dan Kerusakan DAS Hulu
Jakarta, sustainlifetoday.com – Bencana banjir bandang kembali menerjang sejumlah kawasan di Pulau Sumatra, termasuk Kabupaten Solok di Sumatra Barat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatra Utara. Fenomena ini terjadi ketika proses pemulihan sosial dan fisik pascabencana besar pada November 2025 lalu masih terus berlangsung.
Pakar Hidrologi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hatma Suryatmojo, menjelaskan bahwa rangkaian banjir bandang yang kembali berulang tidak terlepas dari proses ekologis bentang alam yang belum tuntas pascabencana sebelumnya. Material longsoran di hulu berpotensi besar terbawa arus air saat presipitasi curah hujan melonjak.
“Banjir bandang yang terjadi November 2025 lalu itu kan sebenarnya proses alamnya belum tuntas,” ujar Hatma, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (6/10/2026).
Hatma memaparkan bahwa bentang alam Sumatra yang didominasi lereng curam dan lembah sungai sempit sangat rentan membentuk bendungan alami dari endapan longsoran perbukitan. Ketika debit air meningkat drastis akibat hujan lebat, struktur pembendung alami tersebut rawan jebol dan mengalirkan banjir bandang berkecepatan tinggi ke arah hilir.
“Material longsoran yang tertahan itulah yang kemudian membentuk bendungan alami, dan ketika hujan kembali turun dan volume air meningkat, ya bendungan alami tersebut bisa jebol dan menghasilkan banjir bandang,” tutur Hatma.
BACA JUGA
- Prihatin Soal Karhutla di Indonesia, Leonardo DiCaprio Soroti Emisi dan Habitat Orangutan
- Raih ‘Rights Issue’ Rp3 Triliun, VKTR Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik Komersial
- Resmi Beroperasi di RJBB, Patra Logistik Kini Pegang Distribusi BBM se-Pulau Jawa
Di samping material sisa longsoran, Hatma menggarisbawahi penurunan daya dukung dan fungsi ekosistem DAS dalam meredam limpasan air. Berdasarkan studi hidrologi hutan, tutupan tajuk pohon mampu menahan sekitar 25 hingga 35 persen volume air hujan sebelum menyentuh permukaan tanah, sehingga mengurangi laju debit limpasan (surface runoff).
Hatma mengibaratkan ekosistem hutan utuh sebagai mesin pengendali banjir alami. Degradasi tutupan vegetasi di kawasan hulu secara otomatis mematikan fungsi penyerapan air tersebut.
“Kalau sungainya kemudian tiba-tiba debitnya tinggi terus meluap, itu berarti ada sesuatu di atas sana yang harus dilihat, ya berarti ada mesin yang tidak bekerja di hulu. Mesinnya adalah kawasan hutan,” kata Hatma.
Menanggapi mitigasi bencana berulang, Hatma menegaskan bahwa rehabilitasi bencana tidak boleh sebatas pembersihan material atau pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah didesak untuk melakukan relokasi permanen dan mensterilkan zona berisiko tinggi dari permukiman warga.
“Daerah yang terdampak banjir bandang itu tidak boleh didiamkan manusia lagi, ya harus steril. Kalau dulu ada permukiman, orang jangan kembali lagi membangun rumah di situ,” ujarnya.
Ia menekankan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Layout Tata Ruang berbasis pemetaan kerawanan bencana secara ketat, serta mengembalikan kawasan rawan menjadi fungsi lindung.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang itu harus di-reset, bukan hanya direvisi. Pertimbangan seperti kerawanan bencana harus menjadi prioritas,” tutur Hatma.
