Menteri LH Surati Menteri ESDM, Minta Perairan Ujung Kulon Dikeluarkan dari Wilayah Pertambangan
Jakarta, sustainlifetoday.com – Upaya pencegahan dini terhadap potensi degradasi ekosistem kembali ditempuh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, secara resmi mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia guna meminta agar wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari peta wilayah pertambangan.
Dalam surat tersebut, Jumhur turut meminta agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menetapkan WUP dimaksud segera dievaluasi dan ditinjau kembali. Langkah preventif ini dilakukan untuk mengamankan bentang alam dan habitat alami terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) sejak fase perencanaan ruang, sebelum terjadi aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi tambang di lapangan.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Jumhur dalam peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026), dikutip Jumat (20/11/2026) dari siaran pers.
Meski KLH mencatat bahwa saat ini belum ada kegiatan fisik pertambangan yang beroperasi di lokasi WUP perairan tersebut, risiko ekologis dinilai wajib diperhitungkan sejak tahap perencanaan mengingat tingginya nilai konservasi kawasan. Menurut Jumhur, pencabutan status WUP di perairan sekitar TNUK krusial untuk mencegah aktivitas lanjutan—termasuk survei awal—yang berpotensi mengganggu ketenangan satwa.
Sebagai tindak lanjut teknis, KLH mendorong pelaksanaan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu lintas kementerian dan lembaga dengan menumpangtindihkan koordinat WUP terhadap batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut. Selama proses evaluasi berjalan, KLH meminta agar seluruh tindak lanjut pemanfaatan di area tersebut ditahan sementara.
Menegaskan otoritas lingkungan hidup dalam proses perizinan berusaha, Jumhur menyinggung pula sejarah aktivitas pertambangan di sekitar kawasan penyangga TNUK yang pernah dikelola PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTAM) melalui entitas anaknya, PT Cibaliung Sumberdaya (PT CSD), pada periode 2010–2022 sebelum izinnya dicabut BKPM pada 2022.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Jumhur.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
TNUK merupakan benteng pertahanan terakhir bagi populasi liar badak Jawa yang berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan estimasi jumlah individu kurang dari 50 ekor yang seluruhnya hanya bertahan di kawasan ini. KLH menekankan bahwa perlindungan spesies tersebut mensyaratkan keutuhan dan konektivitas antara ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya. Aktivitas pertambangan di zona perairan berisiko memicu tekanan ekologis berupa kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, penurunan kualitas air, hingga eskalasi aktivitas manusia.
Landasan hukum pengamanan kawasan ini juga diperkuat oleh RPPLH Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025. Berdasarkan analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program (KSP) RPPLH Nasional, seluas 61.023,12 hektare atau 99,86% dari total wilayah analisis TNUK (61.107,95 hektare) secara tegas diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.
BACA JUGA
- Patra Logistik Perkuat Komitmen Sosial Lewat Bantuan Panti Asuhan di Palu
- Le Minerale dan Benihbaik Hadirkan Posko Tanggap Darurat untuk Bantu Korban Karhutla
- Luncurkan Antalya Ocean and Seas Compact, COP31 Perkuat Pendanaan Biru dan Perlindungan Pesisir 2035
Sementara itu, untuk lanskap Provinsi Banten secara keseluruhan, RPPLH Nasional mengalokasikan 53,95% wilayah untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99% untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88% untuk perlindungan fungsi lingkungan, serta 0,18% untuk pencadangan sumber daya alam.
“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” pungkas Jumhur.
