Lonjakan Kekeringan Capai 90 Persen, Pemerintah Optimalkan Infrastruktur Pengelolaan Air
Jakarta, sustainlifetoday.com – Fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem kembali memicu lonjakan bencana kekeringan yang signifikan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang Januari hingga awal Agustus tahun ini, telah terjadi 69 bencana kekeringan. Angka tersebut melonjak drastis hingga lebih dari 90 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Krisis air bersih ini melanda secara masif, dengan Pulau Jawa tercatat sebagai episentrum wilayah paling terdampak. Dari total 58 kabupaten yang mengalami bencana kekeringan secara nasional, sebanyak 43 di antaranya berlokasi di Pulau Jawa.
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wilayah dengan dampak ekologis paling parah yang memengaruhi lebih dari 80 ribu warga. Menyusul di belakangnya adalah wilayah Bekasi, Jawa Barat, dengan hampir 50 ribu warga terdampak. Kondisi serupa juga melanda Pemalang di Jawa Tengah dan Makassar di Sulawesi Selatan, yang masing-masing mencatatkan sekitar 40 ribu warga terdampak krisis kekeringan.
BACA JUGA
- Dukung Transisi Waste to Energy, PLN Sepakati Pembelian Daya PSEL Legok Nangka
- Peringatan World Ranger Day, Apresiasi Peran Vital Penjaga Hutan Jaga Kelestarian Bumi
- Pramono Anung: POO Ciangir Bukan Pengganti Bantargebang
Sebagai langkah mitigasi untuk menjamin ketahanan air bersih, pemerintah menyatakan akan memaksimalkan operasional fasilitas sumur-sumur bor. Saat ini, BNPB mengelola lebih dari 130 sumur bor dalam di berbagai wilayah krisis. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersiap mengoptimalkan lebih dari 10 ribu sumur bor kelolaannya, sembari terus memacu penyelesaian pembangunan infrastruktur air berskala besar.
“Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah. Kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Eskalasi krisis kekeringan ini sejalan dengan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG memprediksi fenomena anomali iklim El-Nino kemungkinan besar akan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kemarau tahun ini menjadi jauh lebih kering dan panjang, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada rentang bulan Juli hingga September.
Dalam peta peringatan dini kekeringan yang dirilis pada awal Agustus ini, BMKG bahkan telah memberikan status ‘Awas’ terhadap hampir 50 kabupaten/kota. Selain kawasan Pulau Jawa, status kewaspadaan tertinggi tersebut juga disematkan untuk banyak wilayah kabupaten/kota di Kepulauan Nusa Tenggara.
