BGN Perketat SOP Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Massal di Sragen
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan akan memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca insiden keracunan massal di Sragen, Jawa Tengah, yang menimpa 196 orang pada Senin (11/8/2025).
Kasus ini terjadi setelah para siswa SDN 4 Gemolong dan SMPN 3 Gemolong, beserta guru, karyawan, dan beberapa orang tua, mengonsumsi menu MBG yang dipasok dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mitra Mandiri Gemolong-1.
Menanggapi peristiwa tersebut, Dadan menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan di seluruh tahapan penyediaan makanan.
“Ya, pokoknya kami berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kejadian lagi dan kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik dan memendekkan waktu masak,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Selain proses memasak, Dadan juga menginstruksikan agar waktu penyiapan, pengiriman, dan penyimpanan makanan di sekolah dipangkas. Ia menargetkan seluruh rantai distribusi dari dapur ke tangan penerima tidak melebihi empat jam.
Baca Juga:
- Perubahan Iklim Ancam Mata Pencaharian dan Perburuk Kemiskinan di Indonesia
- Kemenhut: Indonesia Temukan 19 Spesies Baru Flora dan Fauna Sepanjang 2025
- Hari Gajah Sedunia 2025, Kapolda Riau Ajak Masyarakat Jaga Gajah Sumatera
“Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” jelasnya.
Cakupan MBG dan Kemitraan Nasional
Dadan menegaskan program MBG, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, akan terus disempurnakan. Saat ini, program tersebut telah menjangkau hampir 20 juta penerima manfaat, dengan layanan dari 5.103 SPPG di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan kemitraan lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, hingga dunia usaha seperti Kadin dan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI).
“Dan yang paling penting, seluruh 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami, serta 14.000 SPPG yang kini sedang disiapkan, adalah hasil kemitraan dengan berbagai pihak,” tandas Dadan.
Kepala Puskesmas Gemolong dr. Agus Pranoto Budi membenarkan adanya gejala keracunan pada 196 orang yang terdata. Menurutnya, korban tidak hanya berasal dari dua sekolah tersebut, karena sebagian makanan dibawa pulang dan dikonsumsi keluarga.
“Data sementara, 196 orang mengalami gejala keracunan. Ada murid, guru, karyawan, atau keluarga yang memakan makanan yang dibawa pulang,” ujarnya.
Meski jumlah korban cukup besar, Agus memastikan tidak ada pasien yang memerlukan rawat inap.
“Kami sudah mendatangi korban dan pemulihan mereka cukup baik,” tambahnya.
