Pemerintah Siapkan Mandatori Bauran BBM Etanol E10 pada 2027 Demi Ketahanan Energi
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi mandatori bahan bakar minyak (BBM) bensin campuran etanol 10 persen (E10) mulai tahun 2027. Kebijakan ini merupakan langkah awal transisi energi berkelanjutan sebelum pemerintah meningkatkan bauran menjadi 20 persen (E20) guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa skema penerapan bioetanol ini akan mengadopsi keberhasilan program mandatori biodiesel yang telah berjalan.
“E10 mungkin 2027 dan langsung ke E20 ya. Jadi goal-nya itu mungkin setelah perencanaannya selesai. Jadi kita bertahap dulu, kita melakukan copy paste dari strategi yang dilakukan oleh B10, B20, B30 sampai sekarang B50,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
Bahlil menyampaikan bahwa draf kebijakan mandatori etanol ini telah dibahas langsung bersama Presiden Prabowo Subianto, dengan proses kajian yang saat ini sudah mendekati tahap final.
“Proposal untuk etanol mandatory ini sudah kita lakukan sejak 2025 dan kajian kita sudah hampir selesai. E20 itu dalam perencanaan yang kita akan tetapkan nanti sampai dengan 2028-2029,” ujarnya.
BACA JUGA
- Kemenag Luncurkan Aplikasi AMAN, Dorong Ekosistem Pendidikan Bebas Kekerasan
- Karyawan TASPEN Didorong Gunakan Transportasi Ramah Lingkungan Demi Reduksi Emisi
- Porseni KAI 2026 Jadi Panggung Budaya Keberlanjutan dan Ekonomi Sirkular
Transisi menuju energi ramah lingkungan ini difokuskan pada kemandirian pasokan. Pemerintah memprioritaskan kesiapan industri hilir dalam negeri agar pemenuhan kebutuhan bahan baku etanol tidak berujung pada ketergantungan impor yang baru.
“Begitu etanol kita terapkan mandatori, maka kita bisa melakukan efisiensi atau penghematan terhadap impor BBM untuk bensin. Tetapi kita tidak pengen begitu kita terapkan E20 tapi etanolnya kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dulu,” katanya.
Bahan baku produksi etanol akan memaksimalkan serapan komoditas pertanian lokal. Pemerintah memberikan waktu dua tahun ke depan untuk membangun ekosistem industri pendukung sebelum bauran E20 diterapkan secara penuh.
“Industrinya di mana? Yaitu bahan bakunya adalah singkong, tebu, kemudian jagung dan beberapa komoditas lain. Nah, satu-dua tahun ini kita melakukan persiapan, setelah itu kita mandatori full E20,” tutur Bahlil lebih lanjut.
Guna mengamankan rantai pasok, pengembangan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan hilirisasi industri tengah disiapkan. Bahlil menyebut Indonesia akan mereplikasi sistem fleksibel pengelolaan komoditas tebu yang terbukti berhasil diterapkan di Brasil.
“Di Brasil itu semua mekanisasi dan dia bisa membuat industrinya itu dua model. Begitu harga etanolnya naik, dia akan di-switch ke etanol. Tapi begitu harga gulanya naik, dia akan switch ke gula. Jadi dua model ini akan kita lakukan dan ini sedang dilakukan pematangan terhadap beberapa industri dan perusahaan yang akan kembangkan,” ujar Bahlil.
Di samping percepatan bauran etanol, Bahlil menambahkan bahwa pemerintah juga sedang mengevaluasi potensi perluasan mandatori biodiesel.
“Perintah Bapak Presiden (Prabowo) juga harus segera kita mempelajari, mengkaji kemungkinan untuk B60. Dan sekarang kita lagi lakukan kajian,” ujarnya.
Saat ini, penerapan bauran etanol di pasar domestik baru menyentuh kadar 5 persen melalui produk Pertamax Green yang dipasarkan oleh Pertamina.
