IESR: Elektrifikasi Transportasi Lebih Efektif Dibanding B50

Jakarta, sustainlifetoday.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku pada Rabu (1/7) dapat diterima sebagai langkah transisi energi jangka pendek untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Namun, lembaga tersebut mengingatkan kebijakan tersebut tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi Indonesia dalam jangka panjang.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar dinilai lebih efektif untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional dibandingkan mengandalkan peningkatan bauran biodiesel.

“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” ujar Fabby dalam keterangannya, Rabu (1/7).

Menurut IESR, peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel juga perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan baru terhadap daya dukung lingkungan maupun tata kelola lahan.

Fabby menilai dasar ekonomi penerapan B50 perlu dikaji ulang karena kondisi global yang melatarbelakangi kebijakan tersebut telah berubah. Saat percepatan B50 diputuskan, harga minyak dunia melonjak akibat krisis energi yang dipicu penutupan Selat Hormuz sehingga mengganggu impor minyak Indonesia. Kini, harga minyak dunia mulai menurun, pasokan impor semakin terdiversifikasi, dan produksi solar dari kilang domestik, termasuk Kilang Balikpapan, mulai meningkat. Sementara itu, harga minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) masih berada pada level tinggi yang berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50 apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin melebar.

BACA JUGA

• Gajah Sumatra Indro Mati di Tesso Nilo, Penyebab Masih Menunggu Hasil Uji Laboratorium
• MIND ID Targetkan Pangkas Emisi 2 Juta Ton CO2e pada 2030
• Maybank Indonesia Salurkan Green Financing Rp8,2 Triliun Sepanjang 2025

Karena itu, IESR mendorong pemerintah menghitung kembali beban biaya kebijakan B50 serta menyiapkan strategi mitigasi yang jelas sebelum memperluas implementasinya.

Berdasarkan analisis IESR, elektrifikasi transportasi berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor, menekan emisi, dan memperkuat kemandirian energi apabila didukung peningkatan pasokan listrik dari energi terbarukan.

Pemodelan IESR menunjukkan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle atau BEV) dapat menurunkan emisi hingga 46 juta ton karbon dioksida pada 2060. Dampak tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 210 juta ton apabila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan, yang mendorong adopsi sekitar 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik.

Sementara itu, peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 diperkirakan mampu mengurangi emisi sekitar 88 juta ton pada 2060. Namun, estimasi tersebut belum memperhitungkan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (indirect land use change atau ILUC), sehingga manfaat penurunan emisinya dinilai masih perlu dikaji lebih komprehensif.

IESR menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan biodiesel tidak mengalihkan fokus dari agenda transisi energi yang lebih struktural. Dalam jangka panjang, dekarbonisasi sektor transportasi dinilai membutuhkan kombinasi kebijakan yang mencakup percepatan adopsi kendaraan listrik, penguatan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai.

Fabby juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, dan risiko implementasi B50 agar kebijakan energi tidak hanya menjadi respons terhadap kondisi jangka pendek, tetapi juga sejalan dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.

“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” ucapnya.