POPSI Minta Implementasi B50 Dilakukan Bertahap demi Lindungi Petani Sawit
Jakarta, sustainlifetoday.com – Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan mandatori biodiesel B50. Menurut mereka, implementasi kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi petani sawit rakyat agar tidak menimbulkan beban ekonomi baru.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan pemerintah sebaiknya menerapkan skema flexi blending, yakni dengan mempertahankan B30 sebagai batas minimum, sementara peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara bertahap sesuai kondisi industri dan pasokan minyak sawit nasional.
“Sejak awal kami mengusulkan agar pemerintah menerapkan flexi blending, dengan B30 sebagai batas minimum, sementara peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal, dan kebutuhan energi dalam negeri,” ujar Mansuetus Darto, Ketua Umum POPSI, dalam keterangan pers, Senin (29/6).
Menurut Darto, pendekatan tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan penerapan target pencampuran biodiesel yang lebih tinggi apabila seluruh konsekuensi pembiayaannya berpotensi ditanggung petani sawit.
Kekhawatiran tersebut, lanjut POPSI, sejalan dengan hasil pemodelan ekonomi yang dilakukan Traction Energy Asia.
BACA JUGA
- Pemerintah Targetkan Avtur Ramah Lingkungan Mulai Digunakan pada 2027
- Gajah Bernama Indra Mati Setelah Lebih dari Tiga Dekade Mengabdi di Way Kambas
- Menhut: Indonesia Siap Terbitkan 30 Juta Ton Kredit Karbon Kehutanan
Berdasarkan hasil riset Traction Energy Asia, implementasi B50 tanpa diikuti upaya peningkatan produktivitas (debottlenecking) berpotensi menimbulkan tekanan fiskal melalui defisit Dana Sawit BPDPKS hingga Rp28 triliun. Kajian tersebut juga memperkirakan potensi hilangnya penerimaan negara dari pajak badan, bea keluar, dan pungutan mencapai Rp620 triliun dalam periode sepuluh tahun.
Meski demikian, POPSI menegaskan tidak menolak kebijakan biodiesel sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional.
“Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS (tandan buah segar),” kata Darto.
