Wakil Ketua DPD RI Kritik PSN Merauke, Disebut Perparah Eksploitasi Papua
Jakarta, sustainlifetoday.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yorrys Raweyai, menilai eksploitasi sumber daya alam di Papua bukan persoalan baru dan kini semakin parah seiring pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Hal itu disampaikan Yorrys dalam Forum Group Discussion bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil & Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN” di Jakarta, Selasa (26/5).
“Eksploitasi di Papua itu bukan baru. Itu dari dulu ya. Kita mesti tahu juga,” kata Yorrys.
Menurut dia, kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan dengan adanya proyek pangan dan energi dalam skema PSN di Merauke yang mencakup pembukaan lahan hingga 2,5 juta hektare.
“Cuma memang yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke itu yang 2,5 juta (hektare) ya. Kami pernah pertanyakan. Sekarang pertama, kenapa dibilang itu bukan tanah kosong? Anda tahu bahwa Merauke itu, atau Provinsi Papua Selatan itu, penduduknya kurang daripada satu juta kan. Itu dibongkar hutan itu 2,5 juta hektare,” ucap Yorrys.
BACA JUGA
- IESR Dukung Ambisi Transisi Energi Prabowo, Tapi Ingatkan Tantangan Teknis
- Indonesia Nomor Satu Mega Biodiversitas, Menteri LH Tegaskan Kekayaan Hayati Darat dan Laut Tak Tertandingi
- IESR: Bensin Berbasis Sawit Berisiko Tambah Beban Fiskal Energi
Berdasarkan data dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, proyek tersebut mencakup pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan total lahan mencapai 541.094,37 hektare.
Selain itu, terdapat proyek optimalisasi lahan pertanian melalui mekanisasi, pembangunan saluran irigasi, dan penyediaan alat mesin pertanian di enam distrik, yakni Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob, dan Malind.
Program tersebut dijalankan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama pemerintah daerah, TNI, dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dengan luas lahan awal 40.000 hektare yang direncanakan berkembang hingga 100.000 hektare.
Pemerintah juga menjalankan proyek cetak sawah baru seluas 1 juta hektare yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian.
Selain itu, pembangunan infrastruktur ketahanan pangan berupa jalan sepanjang 135,5 kilometer dengan lebar 1 kilometer dilakukan di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel, dan Muting.
Yorrys mengaku sempat mempertanyakan dampak pembukaan hutan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
“Saya waktu itu pertanyakan ke Menko Polkam juga waktu kami ketemu. Pak, sekarang pertanyaannya, kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana? Kan pasti ada pemotongan hutan kan, pembukaan lahan. Nah, sekarang ini di mana itu kayu-kayu? Kan ini bukan tandus, ini bukan di Timur Tengah kan, tinggal tanam saja. Itu hutan, yang akhirnya merusak semua tatanan yang ada di situ kan,” tutur dia.
Ia juga mendorong masyarakat sipil dan berbagai pihak untuk terus menyuarakan persoalan kerusakan hutan yang dinilai semakin meluas.
“Jadi, memang ini saya pikir teman-teman juga harus mendorong terus untuk kita bisa lebih menyuarakan tentang pengrusakan hutan yang bukan hanya di Papua ya, di seluruh Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini dengan tagline PSN,” ujarnya.
