Pemerintah Janjikan Relokasi Nelayan Terdampak Giant Sea Wall, Fokus pada Kesejahteraan
Jakarta, sustainlifetoday.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjanjikan relokasi nelayan terdampak proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa akan difokuskan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
AHY mengatakan relokasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pesisir, termasuk membuka peluang kerja baru di luar sektor perikanan tradisional.
“Relokasi ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya, bukan untuk menggusur tanpa tujuan, apalagi membuatnya lebih sengsara,” ujar AHY dalam acara Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa di Jakarta Pusat, Senin (4/5).
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan nilai ekonomi profesi nelayan meningkat sekaligus memberikan alternatif mata pencaharian bagi generasi muda di kawasan pesisir.
“Dengan ini kita berharap kesejahteraan nelayan semakin baik, nilai tukar nelayan meningkat, dan semakin banyak masyarakat, termasuk anak-anak muda, terserap ke lapangan pekerjaan di luar profesi nelayan,” katanya.
BACA JUGA
- Sejarah Hari Buruh, Perjuangan Buruh Dunia untuk Jam Kerja yang Lebih Manusiawi
- Media Asing Soroti Krisis Sampah Bali usai Penutupan TPA Open Dumping
- CERAH Dorong Windfall Tax Batu Bara di Tengah Tekanan APBN dan Transisi Energi
Relokasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan proyek giant sea wall yang akan disinkronkan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih serta revitalisasi kawasan pesisir.
AHY menambahkan pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi sosial untuk mengantisipasi potensi resistensi masyarakat terhadap kebijakan relokasi.
Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan penanganan wilayah yang paling rentan seperti Teluk Jakarta dan Semarang. Secara keseluruhan, proyek proteksi Pantura disebut membentang sekitar 565 kilometer dari barat hingga timur Pulau Jawa.
Menurut AHY, proyek tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan di masing-masing wilayah pesisir.
Sebagai proyek jangka panjang yang diperkirakan berlangsung selama 10 hingga 20 tahun, pemerintah membuka peluang pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk investasi swasta dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).
“Anggaran yang besar tentu tidak semua menggunakan APBN atau APBD. Kita harus hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” kata AHY.
Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan konsultan global berpengalaman untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan proyek giant sea wall di Pantura Jawa.
