Produksi Sampah Tinggi, Menteri LH Sebut Jakarta Masih Berstatus Kota Kotor
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti tingginya produksi sampah di DKI Jakarta yang dinilai masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Pemerintah mendorong penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk melalui pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan kawasan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa seluruh wilayah administrasi di DKI Jakarta masih masuk dalam kategori kota kotor karena volume sampah yang dihasilkan masih cukup tinggi.
“Kota kotor untuk enam wilayah administrasi, baik itu Jakarta Pusat sampai Kepulauan Seribu, semua masuk dalam kategori kota kotor, artinya masih perlu berbenah,” kata Hanif di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (11/3).
Hanif mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan yang menggelar kegiatan kerja bakti di Pasar Kramat Jati untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan pengunjung.
Menurutnya, KLH akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di pasar-pasar agar mampu mengelola limbah secara mandiri.
“Kami mendorong wali kota di Jakarta, agar segera memulai pilah sampah,” katanya.
Hanif menegaskan bahwa pemilahan sampah menjadi langkah paling mendasar dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif.
“Sehebat apapun teknologi yang digunakan, secanggih apapun metodologi yang didebatkan, sejatinya pengelolaan sampah hanya bisa dimulai setelah dilakukan pemilahan,” lanjut Hanif.
BACA JUGA
- Mengurai Indonesia Emas 2045, Mengapa Produktivitas Jauh Lebih Berharga Daripada Sekadar Keringat?
- Setelah Longsor Sampah Bantargebang, Pemprov DKI Percepat Operasional Fasilitas RDF Rorotan
- Longsor Sampah Bantargebang Tewaskan Empat Orang, Pemerintah Siapkan Penegakan Hukum
Ia menilai tanpa pemilahan di tingkat sumber, biaya penanganan sampah akan menjadi sangat tinggi.
Sebagai contoh, Hanif menyebut pengolahan sampah menjadi energi melalui pembangkit listrik tenaga sampah membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Misalnya pembangkit listrik dengan tenaga sampah dengan berat hampir satu ton kurang lebih Rp 1 juta,” ujarnya.
Menurutnya, biaya tersebut dapat ditekan apabila upaya pengelolaan sampah dimaksimalkan sejak dari hulu, baik di kawasan permukiman maupun fasilitas publik.
“Angka Rp 1 juta ini alangkah baiknya dimasifkan penanganannya di hulu, baik itu pemilik kawasan maupun rumah tangga,” ucapnya.
Hanif juga menyebut banyak negara yang telah berhasil mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, namun seluruh sistem tersebut tetap diawali dari pemilahan sampah.
“Kami mempelajari banyak negara yang telah menggunakan pembangkit listrik dengan tenaga sampah, namun seluruhnya dimulai dari pilah, tanpa pilah maka semua sumber daya kita akan habis di hilir,” ucap Hanif.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Polda Metro Jaya, dan Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar kerja bakti di lingkungan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dalam kegiatan tersebut, para petugas menyisir area pasar untuk mengangkut sampah sehingga kawasan pasar terlihat lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat.
Dengan mengenakan sarung tangan, para pejabat bersama jajarannya turut memungut sampah di jalanan, sementara petugas lainnya menggunakan sapu dan pengki untuk membersihkan area pasar.
Setelah kegiatan pembersihan, Budi Santoso melanjutkan agenda dengan memantau harga bahan pokok di Pasar Kramat Jati.
BACA JUGA
