Soroti Hilirisasi Nikel, Ekonom Tegaskan Kebijakan Industri Hijau Membutuhkan Visi Jangka Panjang

Jakarta, sustainlifetoday.com – Indonesia masih menghadapi tantangan kesenjangan antara pesatnya laju perkembangan industri hijau dengan kecepatan penyesuaian regulasi pendukungnya. Ketiadaan lembaga penanggung jawab atau orkestrator tunggal dinilai menjadi penghambat utama saat sektor industri bertransformasi dari tahap awal hilirisasi menuju pengembangan rantai pasok bernilai tambah tinggi.

Sektor hilirisasi nikel menjadi salah satu studi kasus nyata. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel terbukti ampuh menarik gelombang investasi pemurnian (smelter) secara masif. Namun, ketika sektor ini hendak bergerak ke tahap manufaktur lanjutan yang ramah lingkungan, kebijakan nasional dinilai belum responsif.

Executive Director and Lead Economist Industrial Policy Lab Indonesia, Faris Abdurrachman, menggarisbawahi adanya jeda waktu (lag) antara dinamika evolusi industri di lapangan dengan penyesuaian regulasi pemerintah.

“Jadi kalau saya lihat, secara umum kebijakan kita itu masih mengasumsikan, oh kondisinya masih seperti tahun 2020, waktu itu mulai banyak smelter, dan belum banyak evolusi kebijakan for the next step-nya,” kata Faris dalam siniar BROADCASH Bisnis Indonesia yang tayang pada Jumat (25/9/2026).

Faris menjelaskan bahwa fase awal hilirisasi relatif mudah dicapai hanya dengan instrumen pelarangan ekspor komoditas mentah. Namun, untuk mendorong industri ke level manufaktur yang lebih tinggi dan berdaya saing global, dibutuhkan kerangka kebijakan terpadu yang mencakup adopsi teknologi bersih, pendaaan terstruktur, dan pengembangan kapasitas SDM unggul.

“Untuk tahap selanjutnya, kita perlu lebih. Perlu teknologi, pembiayaan yang masif, dan SDM. Itu semua membutuhkan kebijakan yang tidak bisa selesai dalam waktu hanya 5 tahun. Jadi nggak bisa hasilnya kita langsung lihat nih,” katanya.

BACA JUGA

• Pemprov DKI dan BMKG Sukses Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
• MERIT Conference 2026 Desak Penguatan Sistem MRV untuk Pangkas Emisi Metana Sektor Sampah
• PT JIEP Gandeng PALJAYA Perkuat Infrastruktur Pengolahan Limbah di Pulogadung

Faris mengingatkan bahwa investasi pada pilar teknologi, pembiayaan hijau, dan SDM memerlukan konsistensi jangka panjang, di mana hasilnya baru dapat dipetik dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun mendatang. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan arah kebijakan industri yang koheren serta dipimpin oleh entidad orkestrator berpandangan jauh ke depan.

“Yang punya pandangan jelas nih, visinya dalam waktu 5-10 tahun ke depannya itu bagaimana. Itu mungkin yang saat ini belum sepenuhnya jelas terlihat lah, ini siapa sih orkestratornya nih yang bisa membayangkan, oh kita akan butuh untuk membangun industri, kita butuh engineer dengan keahlian S3 sebanyak ini misalkan,” ujarnya.

Ia mencontohkan langkah strategis Malaysia yang berhasil memproyeksikan kebutuhan tenaga ahli engineer dalam strategi semikonduktor nasionalnya hingga satu dekade ke depan, yang langsung diselaraskan dengan kurikulum perguruan tinggi.

“Tapi ya kita harus ke tahap itu untuk benar-benar bisa kompetitif,” tegasnya.