Indonesia Didesak Benahi Tumpang Tindih Kebijakan Industri Hijau
Jakarta, sustainlifetoday.com – Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat untuk mengakselerasi pengembangan industri hijau nasional, berkat kelimpahan sumber daya alam serta potensi energi terbarukan yang melimpah. Kendati demikian, lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah masih menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi potensi tersebut.
Policy Strategist Coordinator Yayasan Indonesia Cerah (CERAH), Naomi Devi Larasati, menilai banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam ekosistem industri hijau justru menciptakan tumpang tindih peran dan kompleksitas birokrasi.
“Terlalu banyak institusi yang terlibat, yang malah akhirnya membuat jadi sulit. Padahal sebenarnya ada potensinya besar sekali,” kata Naomi dalam siniar BROADCASH Bisnis Indonesia yang tayang pada Jumat (25/9/2026).
Naomi memaparkan bahwa belum adanya pembagian wewenang yang tegas antarinstansi membuat eksekusi kebijakan di lapangan terkesan lambat dan membingungkan para pelaku industri.
“Sepertinya ada keinginan, tapi kayak ini yang mau di-handle dari kementerian yang mana,” ujarnya.
BACA JUGA
- Pemprov DKI dan BMKG Sukses Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
- Debit Air Menyusut Akibat El Nino, Kinerja PLTA Terganggu Hingga Defisit 650 MW
- PT JIEP Gandeng PALJAYA Perkuat Infrastruktur Pengolahan Limbah di Pulogadung
Padahal di sisi lain, potensi pasokan energi bersih nasional dari sektor surya, hidro, hingga angin sangat krusial untuk menopang kebutuhan energi proses manufaktur rendah emisi. Naomi menegaskan bahwa keberhasilan transformasi menuju industri hijau kini sepenuhnya bergantung pada komitmen dan kepemimpinan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan.
“Kalau kita mau ngomong juga dari sisi energi terbarukannya, untuk mendukung industri hijaunya, kita juga punya sumber daya alam yang besar, matahari, air, dan angin, dan segala macamnya untuk mendukung transisi ke industri hijau ini. Jadi, I guess, tergantung ke pemerintahnya,” pungkasnya.
