Prabowo Tegaskan Tak Tolak Bantuan untuk Sumatra, Asal Ikhlas
Jakarta, sustainlifetoday.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana yang melanda wilayah Sumatra. Bantuan, termasuk yang berasal dari luar negeri, tetap terbuka selama disalurkan melalui mekanisme resmi dan dilakukan dengan itikad baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian bagi korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1). Ia menekankan bahwa dalam konteks kemanusiaan, bantuan yang tulus tidak seharusnya ditolak.
“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan? Asal bantuannya itu jelas,” ujar Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian bagi korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1).
Menurut Prabowo, pemerintah memandang penanganan bencana sebagai persoalan serius dan telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar untuk membantu masyarakat terdampak. Namun demikian, partisipasi publik tetap dibuka sebagai bentuk solidaritas kolektif dalam menghadapi situasi darurat.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat, lembaga, maupun pihak dari luar negeri yang ingin berkontribusi dapat melakukannya melalui jalur resmi pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat dikelola secara terkoordinasi.
Baca Juga:
- PDIP Dorong Kebijakan Ekologis dan Moratorium Hutan di Rakernas 2026
- Dua Orangutan Kembali ke Tanjung Puting, Menhut Tekankan Tanggung Jawab Jaga Hutan
- OJK Catat Transaksi di Pasar Karbon Capai 1,6 Juta CO₂
“Kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini, nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan,” katanya.
Prabowo menambahkan bahwa bantuan juga dapat datang dari berbagai komunitas, termasuk diaspora daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah, kata dia, akan berperan sebagai fasilitator agar bantuan dapat diterima dan disalurkan secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa meski pemerintah terbuka terhadap bantuan, aspek tata kelola tetap menjadi perhatian utama. Prosedur dan mekanisme penyaluran harus dijaga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, dan harus ikhlas,” ujarnya.
Prabowo juga merespons pandangan publik yang menilai pemerintah bersikap tertutup karena belum menetapkan status bencana nasional. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan minimnya komitmen pemerintah dalam penanganan bencana.
“Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki kapasitas untuk menangani bencana yang terjadi. Namun, sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan, setiap bantuan yang datang dengan niat baik akan diterima dan disalurkan melalui jalur yang telah ditetapkan.
“Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak,” ujarnya.
