Pemerintah Kejar 100 GW PLTS, IESR Ajukan 11 Rekomendasi Strategis

Jakarta, sustainlifetoday.com — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah membentuk mobilisasi nasional untuk merealisasikan target pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam lima hingga 10 tahun ke depan. Program ini diproyeksikan menjangkau hingga 80 ribu desa dan dinilai memerlukan tata kelola berskala luar biasa.

CEO IESR, Fabby Tumiwa, menilai skala dan kecepatan implementasi program tidak bisa dijalankan dengan pendekatan bisnis konvensional.

“Ini tidak bisa dikerjakan dengan cara biasa. Skalanya besar dan waktunya singkat. Kita perlu pengelolaan seperti saat menghadapi perang atau pandemi,” kata Fabby dalam pemaparan peta jalan implementasi 100 GW PLTS, dikutip pada Selasa (24/2).

IESR mengajukan 11 rekomendasi strategis sebagai fondasi pelaksanaan program. Rekomendasi pertama adalah pembentukan struktur komando nasional atau national solar coordination body berbentuk task force lintas kementerian untuk memastikan koordinasi, sinkronisasi regulasi, serta percepatan eksekusi proyek.

BACA JUGA:

• Rusak Lingkungan, KLH Hentikan Aktivitas Tambang PT CPM di Palu
• Hiu Terekam di Perairan Antarktika, Peneliti Soroti Dampak Perubahan Iklim
• Menhut Raja Juli Janji Bencana Seperti di Sumatra Tidak akan Terulang Kembali

Rekomendasi kedua menekankan pentingnya struktur koordinasi di tingkat daerah. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 34 provinsi, implementasi dinilai tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah. Selain itu, struktur lokal dibutuhkan agar proyek PLTS menciptakan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa, termasuk peluang usaha dan lapangan kerja.

Rekomendasi ketiga menyoroti pembenahan regulasi agar proyek layak secara bisnis (bankable). IESR mengusulkan penyusunan kontrak standar, penerapan regulatory sandbox untuk menguji model bisnis baru, serta kepastian skema offtake dan jaminan pembayaran seperti take-or-pay. Penetapan tarif juga perlu mempertimbangkan faktor geografis, terutama perbedaan biaya proyek di wilayah terpencil dan kawasan dengan infrastruktur memadai.

Keempat, pembentukan arsitektur pembiayaan khusus seperti village energy facility dengan skema pembiayaan campuran, termasuk dukungan ekuitas dan penjaminan risiko. Instrumen green bond berbasis klaster proyek serta insentif berbasis kinerja juga dinilai penting untuk menarik investor.

Rekomendasi kelima menekankan standardisasi desain dan sistem teknis. Untuk mengejar target 100 GW, IESR mengusulkan model modular berbasis kontainer berkapasitas 200 kilowatt atau 500 kilowatt yang bersifat plug and play. Standar nasional diperlukan agar implementasi dapat berjalan serentak dan efisien.

Keenam, percepatan identifikasi lahan dan perizinan. Tanpa kepastian tata ruang dan status lahan, proyek berpotensi tersendat. Opsi PLTS terapung juga memerlukan kepastian regulasi.

Rekomendasi ketujuh dan kedelapan mencakup reformasi pengadaan dan logistik melalui agregator nasional serta penguatan rantai pasok domestik. Proyek 100 GW dinilai tidak boleh sepenuhnya bergantung pada impor, sehingga kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perlu diselaraskan dengan kapasitas industri nasional.

Rekomendasi kesembilan adalah mobilisasi sumber daya manusia melalui program green skill compact, termasuk pelatihan tersertifikasi di 34 provinsi dan skema magang wajib.

Rekomendasi ke-10 berupa pembentukan dana operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance trust fund) untuk menjamin keberlanjutan proyek, termasuk penggantian komponen dan penerapan service level agreement berbasis ketersediaan listrik.

Rekomendasi terakhir adalah penguatan model bisnis dan tata kelola manfaat sosial melalui skema energy as a service, sistem monitoring, reporting, and verification (MRV), serta pembentukan community benefit fund agar sebagian pendapatan listrik dialokasikan kembali untuk kegiatan produktif desa.

Fabby menegaskan seluruh rekomendasi tersebut perlu mulai diimplementasikan dalam 180 hari pertama setelah program diadopsi pemerintah.

“Kalau kita serius ingin menjadikan ini sebagai program transformasi ekonomi desa dan transisi energi nasional, maka fondasinya harus dibangun sejak awal,” ujarnya.