Menakar Keberlanjutan Megaproyek IKN Warisan Jokowi

Jakarta, sustainlifetoday.com – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menarik perhatian sebagai salah satu inisiatif monumental Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirancang tidak hanya untuk mengalihkan pusat pemerintahan dari Jakarta, IKN juga bertujuan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Indonesia. Kini, nasib pembangunan IKN berada di tangan pemerintahan baru, era Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang masih memiliki keterhubungan historis dengan kepemimpinan Jokowi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan megaproyek ini dengan fokus utama pada pembangunan fasilitas pemerintahan pusat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebutkan bahwa prioritas utama adalah penyelesaian pusat pemerintahan di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Dia bilang, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.
“IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,” kata AHY, dikutip (4/12/24).
AHY mengungkapkan, Presiden Prabowo menyatakan pembangunan IKN akan tetap berjalan dengan berfokus pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Jadi (penyelesaian pembangunan) IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu,” ujar AHY.
Anggaran Terbatas jadi Batas
Menurut AHY, meskipun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah berupaya menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendukung pendanaan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan fasilitas di IKN. Strategi ini diharapkan dapat memastikan kelanjutan proyek tanpa mengorbankan prioritas pembangunan lainnya.
“Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” ucap AHY.
AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan penting dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.
“Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur,” tutur AHY.
Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.
“Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif,” kata AHY.
IKN Jadi Peluang Keberlanjutan Ekonomi
Dalam catatan Sustainlife Today, pada rangkaian groundbreaking kedelapan, total investasi yang terkumpul mencapai Rp 1,27 triliun dari lima proyek. Menariknya, pada groundbreaking ini, investor asing murni mulai terlibat, salah satunya adalah Delonix Group asal China, yang berencana membangun kawasan mixed-use di IKN dengan investasi sebesar Rp 500 miliar.
Selain itu, ada dua proyek yang melibatkan mitra asing, yaitu pembangunan Australia Independent School dengan investasi Rp 150 miliar dan pembangunan kawasan hunian mewah oleh Magnum Investment yang bekerja sama dengan pihak Rusia senilai Rp 500 miliar.
Dua proyek lainnya digarap oleh perusahaan lokal, yaitu Plataran Boga Rasa dengan investasi Rp 25 miliar dan d’Prima Hotel Nusantara dengan investasi Rp 100 miliar.
Sebelumnya, Presiden Indonesia ke-6 Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa ketatnya seleksi investor yang diizinkan berinvestasi di IKN menjadi salah satu alasan mengapa investasi yang terealisasi baru mencapai Rp 58,4 triliun.
“Kita memang memilih, jadi tidak semua boleh masuk dan berinvestasi. Harus diseleksi, sehingga memang benar baru Rp 58 triliun,” ujar Jokowi.
IKN Dongkrak Ekonomi Masyarakat Lokal?
IKN diharapkan menjadi contoh kota berkelanjutan yang menerapkan konsep hijau dan ramah lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui penggunaan energi terbarukan, seperti panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin, serta pengelolaan limbah yang modern. Perusahaan seperti Pertamina dan PLN berencana untuk turut serta dalam menyediakan energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan di kawasan IKN.
Bahkan, IKN digadang akan menjadi kota dengan jejak karbon yang rendah. Komitmen keberlanjutan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor yang fokus pada pembangunan ramah lingkungan.
Pembangunan IKN juga diprediksi dapat membuka ribuan lapangan kerja baru, mulai dari konstruksi hingga sektor layanan. Selain itu, meningkatnya investasi dalam negeri di IKN juga membuka peluang bagi UMKM lokal untuk turut berpartisipasi dalam rantai pasokan dan ekonomi kawasan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat serta mendorong pemerataan pembangunan yang lebih inklusif.
Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan memiliki agenda besar untuk kemajuan bangsa. Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, tetapi terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, serta 34 provinsi yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Namun, hingga saat ini, sekitar 8% dari PDB ekonomi Indonesia terpusat di Pulau Jawa, sementara 58% dari populasi, atau sekitar 149 juta penduduk, tinggal di Pulau Jawa.
Betapa Pulau Jawa kini terbebani dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut. Inilah alasan mengapa sering kali dikatakan bahwa Indonesia membutuhkan keadilan ekonomi. Dengan 17.000 pulau, tidak bisa hanya satu pulau yang menjadi pusat segala hal.
Dengan demikian, diperlukan kesetaraan dan pemerataan pembangunan. Dan itulah yang ingin dicapai dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Proyek IKN diharapkan menjadi salah satu warisan terbesar Jokowi dalam membangun Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan investasi dari perusahaan-perusahaan nasional, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol perubahan dan kemajuan Indonesia.
“IKN bukan sekadar kota baru. Ini adalah cerminan dari cita-cita kita untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih seimbang, dan lebih berkelanjutan,” kata Jokowi.