Cegah PHK Massal, Pemerintah Siapkan Skema Penyelamatan Karyawan Sritex

Jakarta, 25 Oktober 2024 – Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk menjaga keberlanjutan sosial dalam menghadapi tantangan industri tekstil nasional. Setelah PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah penyelamatan para karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Keputusan ini menyoroti komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan tenaga kerja, sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek sosial. Dalam keterangan tertulisnya, Agus Gumiwang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja, untuk merumuskan berbagai opsi dan skema penyelamatan.
“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK,” kata Agus Gumiwang. Ia menambahkan bahwa langkah ini akan dirumuskan dalam waktu cepat, sebagai bagian dari upaya kolaboratif untuk mengurangi dampak sosial dari kebangkrutan Sritex.
Baca Juga:
- IN2MF 2024 Tekankan Sustainable Fashion untuk Modest Industry
- IN2MF 2024 Hadir di Jakarta, Usung Wastra Lokal dan Modest Fashion Global
- Tekan Emisi di Sektor Pertambangan, MIND ID Bakal Terapkan Carbon Capture
Selain itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Kementerian Tenaga Kerja telah meminta perusahaan untuk tidak terburu-buru melakukan PHK sampai adanya keputusan yang inkrah dari Mahkamah Agung. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian bagi para karyawan dan menciptakan stabilitas sosial di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah mencerminkan komitmen pada pilar “People” dalam kerangka keberlanjutan, yaitu memastikan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan pemerintah. Menjaga operasional Sritex agar tetap berjalan merupakan upaya untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat, sekaligus mempertahankan keberlanjutan industri tekstil di Indonesia.
Keputusan ini juga menyoroti pentingnya penerapan strategi keberlanjutan yang mencakup tanggung jawab sosial dan ekonomi, terutama di tengah krisis. Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan industri dengan mempertahankan lapangan kerja dan memastikan bahwa proses penyelamatan tidak hanya berdampak positif bagi ekonomi, tetapi juga bagi kesejahteraan sosial.
Dengan mempertahankan ribuan pekerjaan, langkah ini menunjukkan bahwa penyelamatan Sritex tidak hanya tentang menyelamatkan sebuah perusahaan, tetapi juga tentang menyelamatkan masa depan banyak keluarga dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan sosial tetap menjadi prioritas di tengah tantangan ekonomi yang berat.