Menteri LH Kritik Negara Maju Soal Tanggung Jawab Iklim di Forum BRICS
Jakarta, sustainlifetoday.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Jumhur Hidayat menyentil sikap sejumlah negara maju yang dinilai mundur dari tanggung jawab iklim global dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara Anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8).
Jumhur menengarai sekaligus prihatin karena negara-negara bernilai ekonomi besar tersebut terus menyumbang emisi global namun menghindar dari komitmen memitigasi dampak perubahan iklim.
“Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang,” kata Jumhur dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Indonesia memiliki lebih dari 300 ribu spesies, 23 persen hutan mangrove dunia, serta 10 persen spesies karang global. Sebagai negara kepulauan yang membentang di 17 ribu pulau, Indonesia menempatkan adaptasi iklim sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim,” ungkapnya.
BACA JUGA
- Viral Tumpukan Sampah Pasca-Perayaan HUT RI ke-81 di Monas Jadi Sorotan Netizen
- Penelitian Ungkap Garam Laut yang Diperjualbelikan di Lombok Tercemar Mikroplastik
- BRIN Kembangkan Rumput Gajah Unggul untuk Hadapi Krisis Iklim dan Keterbatasan Lahan
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.
Selain strategi nasional, Indonesia memamerkan tiga kearifan lokal berbasis komunitas sebagai solusi iklim, yaitu sistem irigasi Subak di Bali, tata kelola perikanan Sasi Lompa di Maluku, serta hukum adat Awig-Awig di Bali.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” tutup Jumhur.
