Ketua DPD RI Dorong Penguatan Ekonomi Hijau Melalui Pengelolaan Sampah dan EBT
Jakarta, sustainlifetoday.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan ekonomi hijau (green economy) secara masif melalui efisiensi pengelolaan sampah serta percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi hijau wajib diintegrasikan ke dalam arah pembangunan nasional maupun daerah dengan konsisten menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“DPD RI juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan sampah serta Energi Baru dan Terbarukan menuju Green Economy,” ujar Sultan dalam pidatonya pada pembukaan Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8).
Selain fokus pada tata kelola sampah dan EBT, Sultan menjelaskan bahwa DPD RI mengawal secara ketat aspek penataan ruang kawasan, perlindungan ekosistem, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah. Langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dinilai krusial agar ekspansi pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan.
BACA JUGA
- Cegah Karhutla di Tengah El Nino, KLH Terbitkan SE Larangan Pembukaan Lahan dengan Membakar
- BRIN Dorong Pemanfaatan 3.000 Spesies Tanaman Pangan Lokal Nusantara
- Perkuat Restorasi Hutan, BPDLH Kucurkan Dana Iklim Rp253 Miliar ke 10 Provinsi
Sebelumnya, Sultan mengusung gagasan Green Democracy sebagai paradigma baru yang menyelaraskan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Gagasan ini ditujukan untuk menjamin agar laju kemajuan ekonomi hari ini tidak meninggalkan beban kerusakan ekologis bagi generasi masa depan.
Di samping agenda keberlanjutan lingkungan, Sultan menambahkan bahwa transformasi digital nasional perlu diakselerasi melalui perluasan akses internet, peningkatan literasi digital, penerapan smart government, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta penguatan sistem keamanan data.
“Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara,” tegasnya.
